BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memastikan stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Bali hingga posisi Desember 2025 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menegaskan bahwa kondisi tersebut tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan baik, profil risiko yang terjaga, serta likuiditas yang memadai.
“Stabilitas sektor jasa keuangan di Bali tetap kuat. Intermediasi tumbuh positif, risiko terkendali, dan likuiditas berada pada level yang aman. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kristrianti.
Ia menyampaikan, kinerja sektor jasa keuangan turut menopang pertumbuhan ekonomi Bali yang pada 2025 mencapai 5,82 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali di posisi kelima tertinggi secara nasional.
Kristrianti menjelaskan, penyaluran kredit perbankan berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,73 persen yoy menjadi Rp119,87 triliun. Sementara kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,18 persen yoy menjadi Rp144,49 triliun.
“Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi yang naik 16,21 persen yoy atau bertambah Rp5,72 triliun. Sektor akomodasi dan makan minum serta real estat menjadi penopang utama,” jelasnya.
Kredit konsumsi juga tumbuh 4,69 persen yoy, sementara kredit modal kerja relatif stabil. Dari sisi debitur, 51,11 persen kredit disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan 3,91 persen yoy—lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional baik dari sisi porsi maupun pertumbuhan.
Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,49 persen yoy menjadi Rp203,97 triliun, ditopang peningkatan tabungan. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 58,60 persen.
Kualitas kredit perbankan tetap terkendali dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,44 persen dan NPL net 1,68 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Loan at Risk (LaR) juga menurun menjadi 9,12 persen.
Menurut Kristrianti, ketahanan BPR di Bali juga tetap kuat dengan Cash Ratio (CR) 16,04 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 27,26 persen. “Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang memadai di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Bali mencapai 359.262 SID atau tumbuh 22,69 persen yoy. Nilai kepemilikan saham tercatat Rp7,69 triliun atau naik 47,39 persen yoy, sementara nilai transaksi saham mencapai Rp6,78 triliun atau tumbuh 72,49 persen yoy.
“Pertumbuhan investor dan transaksi menunjukkan meningkatnya minat masyarakat Bali terhadap instrumen investasi di pasar modal,” kata Kristrianti.
Penyaluran pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat Rp12,16 triliun dengan pertumbuhan 2,39 persen yoy dan NPF 1,31 persen. Modal ventura tumbuh 22,34 persen yoy menjadi Rp111,27 miliar dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga.
Sementara itu, pembiayaan melalui fintech peer to peer lending tumbuh 40,59 persen yoy menjadi Rp2,10 triliun. Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 2,13 persen dan masih dalam batas terkendali.
Sepanjang 2025, OJK Provinsi Bali melaksanakan 10.276 kegiatan edukasi keuangan dan menjangkau lebih dari 91.554 orang secara langsung serta 286.299 orang melalui media sosial. Jika digabung dengan program GENCARKAN oleh lembaga jasa keuangan, total kegiatan mencapai 11.922 dengan 925.692 peserta.
Selain itu, OJK menerima 784 pengaduan sepanjang 2025, dengan 705 di antaranya telah diselesaikan. Pengaduan didominasi sektor peer to peer lending dan perbankan, terutama terkait perilaku petugas penagihan dan kasus fraud eksternal.
Kristrianti menegaskan, OJK akan terus memperkuat pengawasan, edukasi, dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, serta pelaku industri.
“Kami optimistis sektor jasa keuangan di Bali tetap stabil, kontributif, dan tumbuh berkelanjutan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan produk keuangan yang dipilih legal dan logis,” tegasnya. (*/bpn)