
BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM — Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah mendapat perhatian langsung dari Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata. Kamis (5/2/2026), Bupati yang akrab disapa Gus Par mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem (BPKAD) untuk berdialog sekaligus membantu mencarikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi jajaran perangkat daerah tersebut.
Kehadiran Bupati bukan sekadar kunjungan formal. Gus Par membuka ruang komunikasi secara terbuka bersama seluruh pegawai, mulai dari staf, kepala subbidang, kepala bidang, hingga kepala badan. Dialog ini bertujuan agar pimpinan daerah dapat memahami secara langsung kondisi riil yang dihadapi BPKAD dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam arahannya, Gus Par menegaskan bahwa BPKAD memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap hambatan yang berkaitan dengan administrasi, sumber daya manusia, maupun sistem pengelolaan keuangan dan aset perlu dibahas secara terbuka agar segera ditemukan solusi yang tepat.
“Sangat penting kedisiplinan dan kerja sama seluruh jajaran, terutama dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur dan berkelanjutan, dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Selain menyoroti optimalisasi PAD, Bupati Gus Par juga mengingatkan agar seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat segera ditindaklanjuti. Ia meminta jajaran BPKAD tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses tindak lanjut, sehingga solusi dapat dirumuskan bersama secara cepat dan tepat.
Menurutnya, keterbukaan komunikasi menjadi kunci dalam memperbaiki kinerja organisasi dan mencegah persoalan berlarut-larut yang dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.
Melalui kunjungan tersebut, Gus Par menegaskan komitmennya untuk hadir mendampingi perangkat daerah, memastikan tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Karangasem semakin akuntabel, transparan, dan profesional, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(adv/bpn)












