BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM — Pemangkasan Dana Desa dari pemerintah pusat tidak serta-merta melemahkan denyut pembangunan desa di Kabupaten Karangasem. Justru di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tampil sebagai penopang utama perekonomian desa.
Hingga awal 2026, total omzet BUMDes di Karangasem tercatat mencapai Rp67 miliar, dengan laba bersih sekitar Rp21 miliar serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) lebih dari Rp6 miliar. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa desa mampu bergerak menuju kemandirian ekonomi melalui pengelolaan potensi lokal yang profesional dan berkelanjutan.
Data tersebut mengemuka dalam Workshop Forum BUMDes Karangasem yang digelar di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini diikuti 75 ketua BUMDes dari delapan kecamatan dan turut dihadiri Forum Perbekel Karangasem.
Ketua Pelaksana Workshop, I Wayan Suara, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola BUMDes agar semakin profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi desa di tengah berkurangnya dana transfer.
“BUMDes tidak bisa lagi dikelola secara biasa. Harus ada perencanaan matang, manajemen yang sehat, serta kepatuhan terhadap regulasi agar mampu menjawab tantangan ekonomi desa saat dana transfer berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum BUMDes Karangasem, I Wayan Redana, menyampaikan bahwa dari total 75 BUMDes yang ada, sebanyak 70 BUMDes telah berbadan hukum, sementara lima lainnya masih dalam proses pengurusan.
Menurutnya, legalitas merupakan fondasi penting agar BUMDes memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan usaha.
“Di saat Dana Desa berkurang, BUMDes justru menunjukkan tren peningkatan kinerja. Omzet Rp67 miliar dan laba Rp21 miliar bukan angka kecil. Ini bukti BUMDes menjadi solusi konkret bagi ekonomi desa,” tegas Redana.
Ia menambahkan, pengembangan BUMDes juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tidak semata bertumpu pada sektor pariwisata, melainkan mendorong sektor strategis lainnya seperti pengelolaan air bersih dan layanan ekonomi lokal.
Ketua Forum Perbekel Karangasem, I Gede Partadana, menilai keberadaan BUMDes kini menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BUMDes membuka lapangan kerja, mengelola potensi desa, dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Ini sangat membantu desa di tengah keterbatasan anggaran,” katanya.
Dukungan juga disampaikan oleh Bupati Karangasem yang diwakili Staf Ahli Bupati, Arta Sedana. Ia menegaskan bahwa BUMDes harus menjadi motor kemandirian ekonomi desa.
“BUMDes tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer. Harus mampu menggali pendapatan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, legalitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Workshop ini turut dihadiri Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karangasem Fersy Arya, Anggota DPRD Karangasem I Komang Sudanta, serta Tim Ahli Bupati Karangasem I Nyoman Celos. Seluruh pihak sepakat bahwa di tengah pemangkasan Dana Desa, penguatan BUMDes menjadi kunci menjaga denyut ekonomi desa tetap hidup menuju Karangasem yang Agung, Gemah Ripah Loh Jinawi.(st/bpn)