BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi Bali yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, dalam kegiatan Tax Gathering Tahun 2025 bertema ‘Kolaborasi Pajak untuk Ekonomi Bali yang Tangguh’ yang digelar di Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar, Selasa (16/12/2025).
Darmawan menegaskan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan utama pembangunan, termasuk sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali. Menurutnya, penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha telah diimplementasikan dalam berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
“Pajak yang dibayar oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata merupakan investasi untuk menjaga Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia. Manfaatnya tampak dari pembangunan jalan menuju destinasi wisata, bandara, pelabuhan, hingga penataan lingkungan di Bali,” ujar Darmawan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar, A.A. Gde Semara Putra, yang menyoroti pentingnya perpajakan dalam menjaga kenyamanan pariwisata di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa berbagai perbaikan infrastruktur dilakukan untuk menyesuaikan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan.
“Untuk menjaga pariwisata tetap nyaman, kami memperbaiki jalan rusak, memperlebar persimpangan, dan mengurai titik kemacetan. Pemerintah Daerah akan terus menjalin kolaborasi dengan otoritas perpajakan untuk mendukung penerimaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Dari sisi pelaku usaha, perwakilan HIPMI Bali, I Gusti Ketut Wira Widiana, menilai isu perpajakan merupakan topik pembahasan rutin para pengusaha muda. Ia berharap penyikapan perpajakan mengedepankan pembinaan dibandingkan penindakan.
“Pengusaha sangat peduli pada isu pajak. Kami berharap pendekatan sosialisasi dan edukasi makin diperkuat, sehingga sinergi antara pengusaha dan otoritas pajak dapat tumbuh lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Kanwil DJP Bali juga meluncurkan Piagam Wajib Pajak, yang berisi 8 hak dan 8 kewajiban wajib pajak sebagai pedoman untuk meningkatkan hubungan saling percaya antara wajib pajak dan negara. Dokumen simbolis ini dibacakan oleh lima perwakilan wajib pajak, akademisi, dan asosiasi.
“Piagam ini mencerminkan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan. Dengan hubungan yang saling menghormati dan bertanggung jawab, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Acara ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para wajib pajak dari seluruh KPP di Bali yang dinilai taat dan berkontribusi signifikan sepanjang tahun 2025.
“Terima kasih atas kontribusi para wajib pajak. Penghargaan ini bukan hanya menunjukkan kepatuhan, tetapi juga komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Darmawan.(tis/bpn)