BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Upaya memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia terus digencarkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, dengan fokus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan mendukung program prioritas pemerintah dalam kerangka Asta Cita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, TPAKD berperan penting sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi di daerah. Menurutnya, inklusi keuangan merupakan indikator penting bagi stabilitas ekonomi nasional dan menjadi bagian strategis dari RPJMN dan RPJMD.
“Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap keuangan inklusif karena selaras dengan Asta Cita. Melalui TPAKD, akses keuangan akan mendukung agenda prioritas seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat lewat koperasi Merah Putih,” ujar Airlangga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional, terutama dalam pembiayaan sektor UMKM. Ia menyoroti pentingnya empat langkah strategis: penguatan infrastruktur keuangan digital, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, keberlanjutan program, serta peningkatan kapasitas anggota TPAKD dalam menghadapi dinamika ekonomi dan inovasi keuangan.
“Pelaksanaan roadmap TPAKD harus ditopang oleh perencanaan matang, pendanaan memadai, dan sistem pemantauan yang transparan agar manfaatnya nyata bagi perekonomian daerah,” kata Mahendra.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi memaparkan capaian konkret TPAKD sejauh ini. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur, sementara pembiayaan sektor pertanian mencapai Rp3,71 triliun bagi lebih dari 80 ribu debitur. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah menjangkau 87 persen pelajar Indonesia atau sekitar 58,32 juta rekening.
Selain itu, melalui program Laku Pandai, layanan keuangan kini hadir hingga ke 72 ribu desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
“TPAKD telah menjadi penggerak ekonomi di daerah dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah,” tegas Friderica.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Ia menyebut, roadmap TPAKD yang disusun Kemendagri memastikan arah kebijakan dari pusat hingga daerah tetap selaras dengan rencana pembangunan nasional.
“Kolaborasi nyata memastikan rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang menjadi panduan arah kebijakan dan strategi penguatan akses keuangan di daerah secara berkelanjutan.
Rakornas TPAKD 2025 dihadiri ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga menandai penganugerahan TPAKD Award 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang berprestasi memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi ekonomi masyarakat.
Penerima TPAKD Award 2025 antara lain:
- Tingkat Provinsi: Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
- Tingkat Kabupaten/Kota: Langkat, Metro, Surabaya, Sumedang, Banjarmasin, Kapuas Hulu, Maros, Palu, Lombok Timur, dan Maluku Tengah.
Sejak berdiri pada 2016, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan beragam program unggulan yang mempercepat inklusi keuangan nasional. (bpn)