BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dalam upaya memperkuat kesadaran pajak di kalangan generasi muda, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menjalin kerja sama dengan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bali. Langkah ini bertujuan agar para siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya pajak sejak dini, terutama mereka yang akan segera memasuki dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan.
Kerja sama ini diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru pengampu mata pelajaran umum seperti Pendidikan Pancasila, Agama, dan Bahasa Indonesia. Adapun sembilan sekolah yang ditetapkan sebagai mitra inklusi perpajakan di Bali, yakni: SMK Saraswati 1 Denpasar, SMKN 1 Gianyar, SMKN 1 Tabanan, SMKN 2 Denpasar, SMKN 2 Tabanan, SMKS Wira Bhakti Denpasar, SMK TI Bali Global Jimbaran, SMK Teknologi Denpasar, serta SMK Dwijendra Denpasar
Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menegaskan pentingnya menanamkan pemahaman pajak sejak dini.
“Pajak merupakan sumber utama pendapatan dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN), dalam mewujudkan amanat konstitusi yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pemahaman tentang pajak perlu dikenalkan sejak dini kepada masyarakat. Masa depan bangsa Indonesia sesungguhnya ada di tangan anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus yang kelak akan memimpin, menggerakkan, dan menentukan arah pembangunan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesadaran pajak harus dipahami sebagai bentuk gotong royong sekaligus kewajiban warga negara.
“Apabila sejak dini siswa telah memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan bagian dari gotong royong serta kewajiban sebagai warga negara, maka di masa depan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab,” jelas Darmawan.
Darmawan juga menekankan bahwa program inklusi kesadaran pajak tidak menambah beban guru, melainkan disisipkan secara ringan ke dalam pembelajaran sehari-hari.
Misalnya, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, pajak bisa dikaitkan dengan peran warga negara dalam membangun bangsa. Sementara dalam pelajaran Bahasa Indonesia, tema pajak bisa diangkat dalam latihan menulis, diskusi, atau pidato mengenai kepedulian sosial.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Bali, Janita Sunarsasi, menyampaikan bahwa inklusi kesadaran pajak di tingkat menengah atas telah berjalan sejak 2024. Tahun ini, program diperluas menjadi sembilan sekolah dengan menggandeng SMK Teknologi Denpasar dan SMK Dwijendra Denpasar sebagai mitra baru.
Sebagai bentuk apresiasi, para kepala sekolah menandatangani berita acara sekaligus menerima piagam penghargaan dari Kepala Kanwil DJP Bali sebagai mitra inklusi kesadaran pajak.(r/bpn)