BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mengoptimalkan bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk mempercepat tingkat adopsi teknologi dalam mendukung ekosistem Industri Jasa Keuangan (IJK) yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, dalam kegiatan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang bertema ‘Mengoptimalkan Peran Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)’ di Denpasar pada Kamis (4/7/2024).
“Optimalisasi peran ITSK akan mempercepat integrasi ekonomi keuangan digital ke dalam perekonomian Indonesia secara menyeluruh, bersinergi dengan startup Indonesia yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan Lembaga Jasa Keuangan,” ujar Hasan Fawzi.
Hasan juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan FKIJK ini diharapkan menjadi bentuk kolaborasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat adopsi teknologi informasi yang terkait dengan inovasi digital dan ITSK. Kemitraan antar-pemangku kepentingan ini akan mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang kondusif dan kolaboratif, serta memungkinkan LJK untuk mengeksplorasi dan mengembangkan layanan keuangan berbasis inovasi digital yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Hasan Fawzi juga membahas tentang penerbitan POJK No. 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ITSK sebagai pembaharuan POJK No. 13 Tahun 2018. Ketentuan ini mengatur ruang uji coba (controlled regulatory environment) berupa Regulatory Sandbox untuk mendukung para penyelenggara ITSK dalam mengembangkan dan menguji keandalan produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis di ekosistem keuangan digital.
Selama masa uji coba di dalam Regulatory Sandbox, OJK memfasilitasi penyelenggara ITSK untuk melakukan eksperimen, mengeksplorasi ide-ide inovatif, dan groundbreaking yang dapat dimanfaatkan di sektor jasa keuangan secara bertanggung jawab dan dengan pengelolaan risiko yang baik.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Djoko Kurnijanto, serta jajaran pimpinan/perwakilan Asosiasi dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Kristrianti Puji Rahayu menyambut positif pelaksanaan kegiatan FKIJK di Bali untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak serta membangun ekosistem adalah hal yang penting, terutama dalam efisiensi biaya transaksi serta biaya investasi. Misalnya, untuk BPR akan sangat mahal apabila harus berinvestasi inovasi teknologi dari awal, sehingga lebih mudah memanfaatkan ekosistem teknologi ini. Selain itu, apabila ada perubahan bisnis IJK tidak perlu investasi dari awal,” kata Kristrianti.
Di Provinsi Bali, terdapat 40 BPR yang menjalin kerja sama dengan penyelenggara ITSK. Kerjasama tersebut mendukung kinerja pertumbuhan kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK). Diharapkan jumlahnya dapat makin bertambah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan IJK, penciptaan produk-produk yang mampu menghadirkan nilai tambah bagi IJK dan masyarakat, serta pada akhirnya berdampak pada peningkatan inklusi keuangan.
Dalam kegiatan tersebut juga diresmikan kerja sama antara PT Izi Data Indonesia dengan PT Ammana Fintek Syariah dan PT Komunal Sejahtera Indonesia dengan Perumda BPR Kota Bandung serta BPR Sukawati Pancakanti. (ads/bpn)