BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus berupaya mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi sektor pertanian serta pengembangan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini ditunjukkan dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPAKD se-Provinsi Bali pada hari Selasa, dalam rangka implementasi program kerja TPAKD Provinsi Bali dan TPAKD dari 9 Kabupaten/Kota di Bali.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, bersama Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memimpin kegiatan HLM yang turut dihadiri oleh pimpinan daerah sebagai koordinator dari 9 Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Kanwil Dirjen Pebendahaan, dan pimpinan LJK di Bali.
“Melalui perluasan akses keuangan kepada petani dan UMKM, kami berharap pertumbuhan ekonomi di Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata tetapi juga sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Bali, serta UMKM sebagai penggerak ekonomi di Bali. Seluruh TPAKD se-Provinsi Bali telah melakukan tugasnya dengan baik dan perlu dukungan dari para pemimpin daerah melalui komunikasi yang efektif antar OPD serta dukungan anggaran yang memadai sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022,” kata Kristrianti dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Kristrianti menyampaikan bahwa kinerja industri jasa keuangan di Bali tetap terjaga pasca berakhirnya stimulus relaksasi kredit. Indikator-indikator keuangan terus tumbuh dan membaik di semua sektor jasa keuangan di Bali. Kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap kondisi ekonomi di Bali terus meningkat, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit secara year on year (yoy). Peningkatan nominal kredit investasi bertambah sebesar Rp5,25 triliun (porsi kredit: 29,74 persen) atau tumbuh 19,69 persen yoy (Mei 2023: 5,50 persen yoy), disertai dengan peningkatan kredit korporasi sebesar 13,85 persen yoy (Mei 2024), lebih tinggi dibandingkan peningkatan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat sebesar 2,27 persen yoy (Mei 2023).
Kristrianti mengajak seluruh anggota TPAKD se-Provinsi Bali untuk berkolaborasi mengoptimalkan pencapaian program kerja TPAKD yang pada akhirnya akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bali. Program kerja TPAKD di Provinsi Bali tahun 2024 disusun untuk mendukung program pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali, yaitu sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) dan sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti.
K/PSP mencakup proses bisnis praproduksi hingga pascaproduksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan, dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif kolaboratif, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Sedangkan program UMKM Bali Nadi Jayanti merupakan program pendampingan dan pengembangan UMKM dengan prioritas UMKM perempuan dan disabilitas.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPAKD di Bali.
“Kolaborasi seluruh anggota TPAKD di Bali yang diorkestrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik sehingga perekonomian Bali saat ini tetap tumbuh dan kembali ke posisi sebelum Covid-19,” tambah Dewa.
Selain fokus pada peningkatan akses keuangan, TPAKD juga berkolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Literasi keuangan yang baik akan menciptakan inklusi keuangan yang berkualitas. Program-program TPAKD, khususnya K/PSP, tidak hanya bermanfaat untuk petani tetapi juga mendukung ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pangan di Bali.
Program TPAKD lainnya mencakup perluasan akses keuangan di kalangan pelajar melalui Satu Rekening Satu Pelajar-Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (Kejarku Pandai), Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, KKN Literasi dan Inklusi Keuangan di 40 desa di Bali bersama Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha, Pengembangan Ekonomi Daerah di Jembrana, serta edukasi bersama Satgas Pasti dan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring.
Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta yang hadir dengan arahan dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa, kepada seluruh pimpinan daerah sebagai koordinator TPAKD di wilayahnya untuk bersama-sama mensukseskan program kerja TPAKD serta menganggarkan program kerja TPAKD dalam anggaran tahun 2025. (ads/bpn)
