BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan Kick-off dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, Selasa (25/7/2023). Kegiatan ini merupakan upaya percepatan digitalisasi daerah. Kick-off dan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, seluruh Kepala Daerah se-Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Direktur Utama BPD Bali, serta perwakilan dari OPD se-Bali. Pada kesempatan yang sama, dilakukan Uji Coba KKI BPD Bali, baik menggunakan kanal QRIS maupun instrumen kartu fisik.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan, Kick-off KKI di Provinsi Bali merupakan wujud nyata percepatan dan perluasan digitalisasi (P2DD). Implementasi KKI merupakan sebuah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menyambut baik implementasi KKI di Bali. Hal ini merupakan suatu bentuk aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya pada aspek sistem pembayaran. Kehadiran KKI dalam belanja daerah Pemerintah Daerah di Bali akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi karena proses setelmen KKI dilakukan di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dr. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si menginstruksikan agar Pemda yang belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) untuk segera menerbitkannya. Perkada sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan KKI di lingkungan Pemda di Bali. Saat ini terdapat 7 dari 10 Pemda di Bali yang telah menerbitkan Perkada tentang KKPD. Implementasi KKI berbasis QRIS juga telah berjalan dan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan.
BPD Bali menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang meluncurkan KKI secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan pada 21 Desember 2022. Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma menyampaikan, bahwa BPD Bali akan menyiapkan sistem KKI yang terintegrasi, baik dengan SIPD maupun SIMDA untuk proses penyelesaian transaksi KKI. Selain itu, BPD Bali juga sedang mempersiapkan dokumen untuk keperluan perizinan KKI Fisik.(bpn)
