Tower
Dugaan Monopoli di Badung Bali Rugikan Pemilik Tower dan Operator. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) mengungkapkan bahwa dugaan monopoli terhadap menara telekomunikasi yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali, sangat merugikan pelaku usaha dan operator seluler yang menyewa menara tersebut.

Tommy Gustavi Utomo, Direktur Eksekutif Aspimtel, menilai bahwa dugaan monopoli ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Menurutnya, masyarakat hanya dapat menggunakan layanan dari perusahaan yang mendapatkan hak monopoli tersebut.

“Jangka panjangnya, monopoli ini akan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan merugikan,” kata Tommy kepada wartawan pada Jumat (7/7/2023).

Tommy menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Kabupaten Badung yang membongkar perangkat milik operator telekomunikasi di menara anggota Aspimtel adalah tindakan yang salah.

Ia juga mengakui bahwa keluhan tentang cakupan sinyal seluler yang tidak memuaskan di Kabupaten Badung sudah berlangsung puluhan tahun dan semakin buruk saat ini.

“Masalah ini terutama disebabkan oleh tindakan monopoli yang muncul dari Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan salah satu perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tommy menyebut bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kondisi ini tentu menghambat program prioritas Pemerintah Pusat untuk mendigitalisasi berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, dan yang paling terkena dampak adalah masyarakat pengguna seluler di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Tommy mendorong pihak berwenang untuk mengambil tindakan korektif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah setempat dan implementasinya yang merugikan masyarakat setempat.

“Ia juga mengimbau Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha dalam bisnis penyewaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana yang tercantum dalam laporan KPPU Tahun 2009,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di Kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum.

Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno, mengatakan bahwa mereka telah memanggil semua pihak terkait dan mendengarkan keterangannya. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Baca Juga :  IKN dan INA Tandatangani Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Investasi Global di Ibu Kota Nusantara

“Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU memutuskan untuk meningkatkannya menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999,” ujar Dendy dalam keterangan resminya pada Selasa (4/7/2023).

“Proses penyelidikan awal perkara inisiatif ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023,” tambah Dendy.

Permasalahan bisnis menara di Badung tidak dapat dipisahkan dari penghancuran 38 menara berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran Nomor 331.1/519/Satpol PP tanggal 6 April 2023. Menara yang dibongkar ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.

Tahap selanjutnya adalah pembongkaran 31 menara, termasuk 9 menara MCP (Micro Cell Pole), 4 menara smartpole, 1 menara tandon air, dan 17 menara monopole.

Sejak tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Badung telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk pembangunan menara dengan PT Bali Towerindo Sentra (BTS). Perjanjian tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

Baca Juga :  K-MBSS dan PERDAWERI Memperkuat Kolaborasi Strategis dalam Industri Kesehatan

PKS tersebut mencakup satu pasal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung tidak akan mengeluarkan izin kepada perusahaan lain untuk membangun menara dengan fungsi serupa. Kemudian, setahun kemudian, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

Peraturan daerah ini memperkuat posisi PKS Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra. Pasal 40 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa PKS yang telah ditandatangani berdasarkan Perbup Nomor 62 Tahun 2006 tetap berlaku sampai izin berakhir. Di sisi lain, izin menara telekomunikasi yang dimiliki oleh entitas lain tidak diperpanjang.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra dibuat pada tahun 2007 dan berlaku hingga 2027. Tindakan penertiban menara di luar perjanjian tersebut adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Badung terhadap perjanjiannya dengan PT Bali Towerindo Sentra. (bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News