buleleng
Fokus Wujudkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Prima. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Lebih dari 100 hari sudah Ketut Lihadnyana dilantik menjadi Penjabat (PJ) Bupati Buleleng. Dalam menjalankan mandat sebagai PJ Bupati Buleleng, Lihadnyana menyatakan bahwa dirinya akan fokus bekerja melakukan dua tugas utama pemerintah. Yakni melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Diskusi Akhir Tahun ‘Jele Melah Buleleng Dipimpin Penjabat Bupati’ yang diselenggarakan oleh Komunitas Jurnalis Buleleng, di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja Eks Pelabuhan Buleleng, Rabu (21/12/2022).

Lihadnyana menyampaikan, bahwa kedua tugas tersebut merupakan hal utama yang saling berkaitan. Ketika tata kelola pemerintahan dikerjakan dengan baik, tentu akan bermuara pada sebuah pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang efektif, transparan, mudah, cepat, dan pasti.

“Maka terkait dengan tata kelola pemerintah saat saya masuk ke sini, saya berpikir bahwa saya akan mengambil jalan mendaki. Walaupun tidak mudah, saya lakukan agar pasti Buleleng berada di puncak,” tegasnya.

Baca Juga :  Mapagama Siap Arungi Sungai Franklin Australia

Dalam konteks pelayanan publik, Lihadnyana menginginkan semua jajarannya bekerja sesuai standar prosedur, norma dan kriteria. Ia menyatakan, selalu mengajak birokrat mengedepankan semangat melayani. Salah satunya tergambarkan pada pemenuhan layanan kesehatan bagi warga miskin di Buleleng. Dengan diskusi yang fokus dan terarah bersama DPRD, BPJS, dan Dinsos, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa seluruh warga miskin di Buleleng mendapat jaminan kesehatan secara mudah tanpa terkecuali.

“Saya katakan, mari kita buat 2 jam ini menyusun pola. Agar masyarakat miskin yang sakit dimudahkan untuk itu.  Cukup dengan KTP saja saat ini. Kalau orang sakit masih kita buat kesana kemari, betapa dosanya kita,” ujarnya.

Pada awal masa kepemimpinannya, Inflasi menjadi beban. Lihadnyana menyatakan sangat fokus menangani inflasi, yang jika dibiarkan bisa meningkatkan angka kemiskinan. Atas keberhasilan mengendalikan inflasi, Buleleng mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Konsekuensinya, Pemkab Buleleng menerima anggaran kerja sebanyak Rp11,4 miliar.

Dirinya juga memaparkan terkait upaya menaikkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, utamanya dalam hal mengelola pajak dan APBD. Yaitu dengan mengedepankan transparansi keuangan, dengan elektronifikasi transaksi daerah. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Buleleng mendapatkan penghargaan untuk hal ini. Menjadi Kabupaten Terbaik tahun 2022 Wilayah Jawa-Bali.

“Kalau bisa kedepan semuanya by sistem tidak ada lagi cash. Dengan sistem semacam ini, masyarakat bisa lihat Buleleng beberapa kelola anggaran, digunakan untuk apa, targetnya seperti apa. ini yang saya harapkan ke depan,” paparnya.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa Buleleng memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin efektif dan efisien tahun mendatang. Jangan sampai APBD lebih banyak untuk biaya birokrasi, biaya operasional dibandingkan biaya ke masyarakat. Ia realistis, bahwa tidak akan bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Salah satunya, adalah pemotongan jumlah hibah.

Terkait pemotongan hibah KONI, Lihadnyana menjelaskan, bahwa yang dipotong adalah belanja yang tidak sesuai dengan norma. Sementara, hal yang terkait dengan pembinaan atlet tidak tersentuh. Karena itu pasti akan membawa regenerasi atas peningkatan prestasi buleleng.

Baca Juga :  Komunitas Honda Diajak Gembira Lewat Adventure Bikers Camp

“Apapun yang dilakukan KONI untuk hal-hal yang membawa Buleleng ke arah yang lebih baik pasti akan saya lakukan karena saya orang buleleng,” ucapnya.

Lihadnyana juga menyatakan rencana untuk memperbaiki kantor-kantor kelurahan. Dirinya tegas, bahwa kantor-kantor yang menyangkut pelayanan publik harus dalam kondisi yang layak. Hal yang demikian, yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan dana hibah. Selain itu, Dirinya juga menyampaikan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik yang akan dibangun tahun 2023 dengan dana Pemprov Bali seutuhnya.

“Nanti saya akan fasilitasi UMKM itu tidak perlu bayar. Gratiskan mereka dulu. Kita memang memerlukan PAD untuk pajak dan retribusi tetapi jangan sampai menjerat orang-orang kecil. Kepada Media ingatkan kami, tegur kami, berikan kami masukan pada satu visi bagaimana Buleleng harus menjadi yang terdepan,” ungkapnya.(bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini