Buleleng
Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Diutamakan Pada APBD Buleleng 2023. Sumber Foto ; Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dirancang untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat ditemui usai menghadiri rapat pembahasan RAPBD tahun 2023 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Kamis (17/11/2022).

Lihadnyana menjelaskan pihak eksekutif dan legislatif telah sepakat bahwa APBD yang dirancang adalah APBD yang sehat, realistis, dan produktif. Dalam konteks ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu. Seperti pemenuhan kesehatan dan pendidikan.

“Termasuk di dalamnya pelayanan publik, pemenuhan pangan, dan infrastruktur,” jelasnya.

Baca Juga :  Pj Bupati Lihadnyana Perjuangkan Status Kepegawaian Staf Pengemudi Pemkab Buleleng

Dalam hal realistis adalah APBD tidak semu. Sehingga, saat melakukan kegiatan belanja, uang benar-benar ada. Juga sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng.

“Oleh karena itu, kita menyisir lagi anggaran hibah yang bisa dikurangi. Bukan menghilangkan ya. Ada yang kita kurangi sesuai dengan kebutuhan,” kata Lihadnyana.

Mengenai dikuranginya hibah ke instansi vertikal termasuk KONI, Lihadnyana mengungkapkan bahwa ini sudah dengan perhitungan yang matang. Sebelum memberi hibah, pemerintah harus menggunakan anggaran untuk penyelesaian kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban itu adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“Kita bikin yang realistis saja. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menjadi kewajiban pemerintah,” ungkap dia.

Disinggung mengenai bonus atlet nantinya,  pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali itu menambahkan sudah disiapkan dan dipertimbangkan. Begitu pula dengan penyelenggaraan lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan selanjutnya tidak dibebani ke KONI lagi. Melainkan penyelenggaranya adalah pemerintah.

“Nanti gerak jalan tetap kita laksanakan. Untuk hadiahnya nanti saya bisa carikan CSR dari perusahaan atau bank-bank yang ada di Buleleng,” tutup Lihadnyana.

Baca Juga :  Tergiur Harga Mahal, Ngurah Kini Terancam Penjara 5 Tahun Usai Tebang Sonokeling 

Rapat pembahasan RAPBD tahun 2023 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna selaku Ketua Banggar. Dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, para anggota Banggar, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggota TAPD dan tim ahli DPRD Buleleng.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News