BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengajak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bantu menyukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan ini dilakukan guna mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa saat ditemui usai mewakili Penjabat Bupati Buleleng dalam membuka kegiatan Sosialisasi Program Satu Data Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rabu (21/9/2022).
Dalam sambutan Penjabat Bupati Ketut Lihadnyana yang dibacakan Suyasa, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih memiliki banyak ruang perbaikan. Hambatan dan kendala yang dihadapi, utamanya adalah aspek ketepatan sasaran penerima program. Ketepatan data tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan data yang belum akurat.
“Maka dari itu, pemerintah melaksanakan upaya terobosan untuk menciptakan data yang akurat dan valid sehingga mampu dijadikan dasar bagi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Lihadnyana.
Upaya untuk memiliki data yang lebih akurat, berusaha diwujudkan dengan program satu data. Program ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh BPS melalui Regsosek tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini adalah wujud kita memberi kontribusi dalam mewujudkan satu data yang akurat dan valid.
“Sehingga program-program pemberdayaan sosial menjadi tepat sasaran. Saya berharap kepada semuanya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada petugas di lapangan,” papar Lihadnyana.
Ditemui usai membuka sosialisasi, Suyasa menambahkan bahwa Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam kegiatan sosialisasi ini mengundang beberapa relawan, pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Buleleng, untuk membantu Regsosek. Karena data yang lebih valid dan akurat sangat penting kaitannya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Data yang lebih valid dan realistis akan sangat bermanfaat bagi kita ke depan. Mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial, maupun ekonomi, maupun masalah pembangunan lainnya. Karena sumbernya dari database yang kuat,” tegas Suyasa.(bpn)
