Pemkab Bangli dan BPS Perkuat Sinergi, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Berbasis Data
Pemkab Bangli dan BPS Perkuat Sinergi, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Berbasis Data. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat dan terpercaya.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli yang berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Rabu (24/6/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini. Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Bangli, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan pelaku usaha di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa depan. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Baca Juga :  BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Bali, Gubernur Koster Jadi Responden Pertama

“Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bangli.

Karena itu, Bupati mengajak seluruh pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan. Munculnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, berkembangnya ekonomi berbasis platform, hingga bertambahnya pekerja lepas (freelancer) menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang perlu didokumentasikan secara komprehensif.

“Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” jelasnya.

Baca Juga :  BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Bali, Gubernur Koster Jadi Responden Pertama

Lebih lanjut, Satrini mengajak masyarakat untuk mendukung suksesnya agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas resmi yang dilengkapi identitas, Isi data secara jujur sesuai kondisi sebenarnya, dan Rahasia data yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bangli dan BPS Kabupaten Bangli sepakat memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan data ekonomi Kabupaten Bangli yang valid, akurat, dan akuntabel sebagai landasan pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.(adv/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News