BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jembrana melaksanakan High Level Meeting (HLM) yang dipimpin oleh Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, Rabu (20/7/2022). Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana tersebut, membahas berbagai langkah strategi yang diambil dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Jembrana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, G.A. Diah Utari, Sekda I Made Budiasa, Badan Pusat Statistik Jembrana, Perum Bulog serta seluruh anggota TPID Kabupaten Jembrana.
Bupati I Nengah Tamba mengutarakan mengacu pada situasi saat ini, yang dihadapkan pada ketidakpastian pasar global yang tinggi, akibat perang Rusia-Ukraina serta kebijakan proteksionisme bahan pangan dan energi oleh beberapa negara mengakibatkan tingginya harga komoditas global yang sudah barang tentu berperangaruh terhadap inflasi.
Ditambahnya, sementara dari dalam negeri sendiri kebijakan pemerintah yang menaikan pajak, harga BBM, Gas dan tarif dasar listrik juga semakin meningkatkan tekanan terhadap inflasi.
“Mengacu dari beberapa uraian permasalah tersebut, Saya ingin kepada seluruh unsur TPID Jembrana dapat mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapinya. Dengan langkah antisipasi yang tepat kita bisa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Jembrana,” ucapnya.
Lanjut Tamba, ia juga memaparkan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Diantaranya, untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, dapat dilakukan kerja sama antar pemerintah daerah terutama daerah yang surplus untuk menjamin ketersediaan stok komoditas-komoditas.
Menjaga kelancaran distribusi, dengan memaksimalkan Perumda untuk mengembangkan usaha dibidang pangan serta mengopimalkan peran UPT Pasar dalam memonitoring arus komoditas di pasar-pasar, baik dari sisi kuantitas maupun daerah asal komoditas tersebut.
“Disamping itu, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan serta meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan local dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, G.A. Diah Utari menuturkan bahwa BI (Bank Indonesia) bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi terkait tentu akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk bagaimana memastikan ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga yang berkontribusi terhadap terkendalinya risiko inflasi.
“Disamping langkah-langkah yang telah di jabarkan Bupati tadi, perlu kiranya ditambah yaitu mengintensifkan operasi pasar murah sebagai upaya pengendalian harga komoditi di masyarakat,” pungkasnya.(ang/bpn)
