Dokter Hewan
FKH Unud Bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Gelar Sarasehan. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Tahun 2022 ini merupakan tahun ke -14 wabah penyakit rabies di Bali. yang dahulunya merupakan daerah bebas rabies, sejak tahun 2008 telah tercatat sebagai daerah tertular rabies. Di tahun 2022 sampai tanggal 28 April kasus anjing positip rabies berjumlah 210 ekor dengan penyebaran di 129 desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Anak Agung Istri Inten Wiradewi SPt, M.Si selaku kepala bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi bali pada acara saresehan yang bertemakan mencari solusi penanganan wabah rabies di bali yang digagas Perhimpunan Dokter Hewan Indonsia (PDHI) Cabang bali bekerjasama dengan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Udayana dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP). Kegiatan saresehan yang diadakan Rabu (29/5/2022) ini dirangkaikan dengan perayaan World Veterinary Day 2022.

Baca Juga :  Bimtek Penanggulangan Rabies di Selbar

Dalam sambutan pembukaan, Direktur Rumah Sakit Pendidikan Udayana, yang juga Ketua PDHI Cabang Bali, Prof I Ketut Puja menyampaikan bahwa masalah rabies adalah masalah serius. Tidak hanya serius pada anjing tetapi juga pada manusia. Di tahun 2022, kasus pada manusia sudah mencapai 5 orang. Kasus positif pada anjing makin meningkat di bulan April tahun 2022 bahkan tercatat sebagai kasus tertinggi di bulan yang sama yang tercatat pada tahun 2015.  Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi pengendalian namun sampai sekarang belum nampak hasil yang signifikan. Karena itu melalui saresehan ini diharapkan ada terobosan baru yang dapat direkomendasikan pada pemerintah daerah Bali dalam rangka mewujudkan bali bebas rabies tahun 2030.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Bali menyamaikan, kesulitan dalam pembrantasan rabies di bali sampai saat ini karena tidak dapat divaksinasinya seluruh populasi anjing di Bali. Hal ini disebabkan populasi anjing di Bali lebih dari 61% hidupnya diliarkan.

“kesadaran masyarakat terutama dalam pemeliharaan anjing yang bertanggung jawab masih rendah. Sehingga cakupan vaksinasi tidak bisa dilakukan secara total. Tentu dengan rendahnya cakupan vaksinasi ini kita belum bisa mencapai herd imunity lebih dari 70%,”imbuh Prof Puja.

Sementara itu Menurut Drh Joko Daryono dari Australia Indonesia health Security Partnership (AIHSP) menyampaikan bahwa prinsip dasar dari pengendalian penyakit yang efektif adalah perencanaan dengan rencana yang adaftif, kendalikan penyakit, batasai penyebarannya dengan menggunakan pendekatan SMART (specific, measurable, Achieveble, Relecant , timebound). Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat pada setiap tingkatan. Drh Joko juga menyampaikan harapan baru untuk meningkatkan cakupan vaksinasi yaitu melalui vaksin oral. Vaksin oral bisa dipertimbngkan ke depannya sebagai salah satu alternatif vaksinasi untuk rabies.

Baca Juga :  PS Sarjana Peternakan Fapet Unud Gelar Pembekalan Magang Industri

“Hal ini disampaikan mengingat metode oral vaksinasi ini telah terbukti diaplikasikan di berbagai negara,” jelasnya.

Pada akhir saresehan  direkomendasikan bahwa untuk membrantas rabies di bali dapat dilakukan melalui pendekatan kegiatan berbasis desa dinas atau desa adat. Melalui pembentukan kader sadar rabies di masing banjar, pembuatan parerem atau peraturan desa berkaitan dengan pembrantasan rabies. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menangani seluruh populasi anjing yang ada secara berkelanjutan. Disamping itu Perlu dipertimbangkan pencabutan status wabah penyakit rabies agar, vaksinasi anti-rabies pada manusia bisa berbayar. Dengan berbayar ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembrantasan penyakit menjadi lebih tinggi.(unud.ac.id/bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini