Mafia Tanah
Ketua KAI Bali, Anak Agung Kompyang Gede. Sumber Foto : aar/bpn

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Maraknya sejumlah kasus Mafia Tanah yang terjadi di Bali, seperti kasus yang menimpa I Made Sutrisna, yang mengaku lahan tanahnya yang berada jalan Gatot Subroto telah diakui kepemilikannya oleh oknum mafia tanah, dan I Nengah Setar yang diketahui istrinya menjadi korban kasus penggelapan dan pemalsuan tanah seluas 5,5 Hektar di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung beberapa tahun yang lalu, oleh seorang mantan oknum Kepala Desa berinisal IKT.

Menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat khususnya di Bali, tentang adanya kemungkinan keterlibatan sejumlah elit ataupun pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan penuh terhadap urusan pertanahan di Indonesia, sehingga kasus-kasus Mafia Tanah ini bisa dengan sangat mudah sekali terjadi dan kerap memakan korban masyarakat kecil yang memang tidak mengerti mengenai masalah hukum pertanahan tersebut.

Baca Juga :  Tanah yang Bersengketa Itupun Kini Digarisi oleh Polisi

Saat ditemui pada Sabtu (4/12/2021) disela-sela kegiatan Pengukuhan Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bali, bertempat di Inna Heritage Hotel, Veteran, Denpasar, Ketua KAI Bali, Anak Agung Kompyang Gede menanggapi serius permasalahan yang terjadi tersebut. Menurutnya, hal tersebut terjadi mungkin saja dikarenakan adanya sejumlah oknum yang memang memanfaatkan kewenangannya untuk melancarkan aksinya melakukan pemalsuan surat pertanahan, tentu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau dengan kata lain memperkaya diri dengan cara yang salah.

“Tentu saja bisa ada, karena memang oknum-oknum ini diberikan kewenangan untuk masuk ke dalam ranah itu. Sehingga, kemunginan adanya terjadi penyimpangan pasti ada, terlebih hasil besar yang ditawarkan dari praktek mafia tanah bisa jadi pemicu awal adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi,” jelas Advokat yang akrab disapa Ajik Kompyang tersebut kepada Jurnalis Baliportalnews.com.

Baca Juga :  Warga Badung dan Tabanan Apresiasi Gubernur Koster Telah Memberikan Diskon Pajak, Pemutihan, dan Pembebasan Biaya BBNKB II

Selanjutnya, dirinya juga menegaskan bahwa tidak ada profesi yang kebal hukum. Hanya saja keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh para penyandang profesi Advokat juga menjadi masalah, sehingga membuat pergerakan Advokat untuk melakukan penelusuran adanya kemungkinan terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakulan oleh oknum-oknum tersebut menjadi terhambat. Sehingga, perlu adanya regulasi baru melalui undang-undang yang mengatur Advokat agar dapat memasuki ranah tersebut untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya.

“Tidak ada profesi yang kebal dari hukum!. Hanya masalahnya kita sebagai Advokat itu kewenangannya sangat terbatas, tidak sama dengan penegak hukum lainnya seperti, Polisi, Hakim, dan Jaksa, sehingga belum bisa masuk secara dalam ke ranah tersebut. Tentu dengan adanya perubahan regulasi melalui undang-undang Advokat ke depannya, kita mungkin saja bisa menyentuh oknum-oknum ini. Perubahan regulasi ini yang akan kita dorong dan menjadi harapan kita bersama,” tegasnya.

Baca Juga :  Kupas Tuntas Perjalanan Pie Susu Dhian Jadi Idola Oleh-oleh Khas Bali

Selain itu, Ajik Kompyang juga mengharapkan, kedepannya apabila memang ada kejadian mafia tanah serupa kembali terjadi dan menimpa masyarakat, khsusunya masyarakat tidak mampu yang tidak mengerti soal hukum pertanahan, untuk jangan ragu melakukan diskusi hukum kepada para Advokat ataupun Pengacara yang ada. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Kami sendiri di KAI Bali juga memiliki tim untuk melaksanakan hal tersebut. Karena biar bagaimanapun juga, kita juga diarahkan dan disumpah untuk bisa melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara probono,” tutupnya. (aar/bpn)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here