pemerhati anak
Aktivis Pemerhati Anak Bali, Siti Sapurah. Sumber fFto : aar/bpn

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Pasca ramainya pemberitaan terkait adanya kasus persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng beberapa waktu yang lalu, menjadi sorotan salah satu Aktivis Pemerhati Anak Bali, Siti Sapurah.

Untuk dapat diketahui, kasus yang dimana korbannya adalah siswi SMP yang masih berusia 12 tahun dan para pelaku merupakan empat remaja tanggung berumur 14 tahun, 15 tahun sebanyak 2 orang dan satu orang berumur 16 tahun. Sebelumnya, sudah direspon oleh Kapolres Buleleng, AKBP Andrian, yang mengatakan jika peristiwa persetubuhan itu dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka.

Atas adanya steatment tersebut, Siti Sapurah yang juga seorang Advokat, dalam keterangan persnya pada Rabu (15/12/2021) mengatakan, bahwa steatment tersebut bisa saja memberikan stigma buruk bagi masyarakat yang tak paham hukum.

“Karena baru diawal mengatakan itu, itu ada niatan untuk tidak meproses kasus ini,” tegasnya. Dijelaskan juga oleh wanita yang akrab disapa Ipung tersebut, bahwa korban dan para pelaku memang anak di bawah umur. Dimana dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, jika anak yang berhadapan dengan hukum berumur nol hari sampai 12 tahun, tindakan pidana yang dilakukan terhadap anak tidak dapat diproses.

“Artinya kasus itu tidak boleh ditindaklanjuti. Kedua belah pihak Baik korban maupun anak dikembalikan kepada orang tua. Jika orang tuanya tak sanggup, maka harus diserahkan kepada negara atas tanggung jawab Bapas (badan permasyarakatan) atau LP anak. Tetapi jika orang tua sanggup menjaga melindungi, memberikan edukasi bisa diberikan kepada orang tua dengan jaminan tidak akan mengulangi perbuatan,” paparnya.

Selanjutnya, jika anak pelaku atau anak berhadapan dengan hukum menurut UU sistem peradilan pidana anak, antara umur 12 sampai 14, proses hukum bisa ditindaklanjuti. Namun anak berhadapan dengan hukum tidak boleh dipidana badan. Mereka diserahkan kepada orang tuanya jika masih sanggup atau dikembalikan ke negara melalui Bapas, UPTD atau P2TP2A untuk melakukan pengawasan.

Baca Juga :  Lagi, Tiga Pasien Covid-19 di Buleleng Sembuh

Lebih lanjut dirinya mengatakan, tetapi jika anak berhadapan dengan hukum menurut sistem peradilan pidana anak di atas 14 tahun sampai 18 tahun, maka proses hukum harus ditindaklanjut dan ABH bisa dipidana badan atau masuk LP. “Karena negara menjamin ada LP anak. Di Balia dan di Karangasem. Namun penyelidikakan, penyidikan sampai persidangannya harus mengacu pada UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu juga tidak boleh dihukum maksimal. Atau separuh hukuman dewasa dan juga tidak boleh dihukum mati atau seumur hidup,” urainya.

Baca Juga :  Peringati Hari Jadi Provinsi Bali ke-63, Wabup Sutjidra Ajak Masyarakat Bangkit Bersama

Lalu jika ancaman pidana kurang dari 7 tahun atau bukan residivis itu pelaku anak bisa diversi atau mendapatkan restoratif justice. Sehingga proses hukum tidak bisa dihentikan hanya atas dasar suka sama suka. “Jadi demi kepentingan terbaik anak, yang lebih diprioritaskan adalah penyelamatan hak atas diri korban. Baru kita lihat tersangka atau para pelaku. Kalau sampai pelaku lebih dari satu berarti di sana ada rayuan bujuk rayu tipu muslihat. Walaupun Korban bersedia,” jelasnya.

Ipung juga menambahkan, bahwa pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur dan pasal 82 tentang perbuatan cabul berbunyi barang siapa, mengajak melakukan membiarkan membiarkan melakukan dengan tipu muslihat dengan bujuk rayu seperti uang dengan ancaman terhadap anak di bawah umur 0-18 tahun, ancaman hukumannya minimal 10 tahun dan maksimal 20 bahkan hukuman mati.

Baca Juga :  Pemkab Buleleng Wajibkan Anak Ikut PAUD Sebelum Masuk Sekolah Dasar

“Artinya jika anak 0-14 tahun kan Harus dipidana. Jadi pengambil alih hukuaman adalah orang tua sebagai tindak pidana penelantaran anak. Karena atas pengasuhannya anak ini dianggap diberikan pengasuhan Yang salah. Itu ada di UU perlindungan anak. Cuma kita blm punya aturan yang mengalihkan hukuman pidana kepada anak di bawah umur kepada orang tua. Mohon UU ini cepat dibuat oleh anggota legislatif,” tegasnya.

Diakhir keterangannya, Ipung memberikan masukan kepada negara melalui DPR. Dia mengusulkan agar untuk pelaku anak di bawah umur, jika anak itu tidak bisa dipidana badan, maka diberikan pengambil alih hukuman kepada orang tua atau wali. (aar/bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini