BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag RI, Tri Handoko Seto, Rabu (11/8/2021) siang menggelar dialog dengan Majelis Desa Adat (MDA) Bali di Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang bertujuan untuk menggali informasi dan pokok perkara berbagai permasalahan yang dihadapi umat Hindu, khususnya polemik International Society for Krishna Consciousness (ISKCON).
“Kita mau mendengarkan keseluruhan aspirasi dari masyarakat Hindu khususnya di Bali, agar solusi yang kita dapatkan nantinya benar-benar menjadi solusi yang terbaik dan terus menjadikan Bali sebagai barometer toleransi Indonesia,” ungkapnya.
Dirinya juga mengungkapkan, selama ini Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI telah terus berkoordinasi secara aktif dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun skema penyelesaian permasalahan ISKCON.
“Sebelum ke Bali, kita sempat beberapa kali menggelar rapat lintas sektor untuk menerima masukan juga. Karena banyak aspek formal yang harus kita kaji dan pertimbangkan,” sambungnya.
Selain Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan pengurus MDA Bali, dialog tersebut juga melibatkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Utusan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Staf Khusus Menteri Agama RI.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara juga menanyakan secara langsung beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada MDA Bali.
“Komnas HAM sebenarnya sudah menerima surat dan kajian dari MDA Bali, namun kami ingin lebih jauh berdialog mengetahui latar belakang dan perspektif soal kasus ISKCON ini,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua MDA Bali yang diwakili oleh Wakil Bidang Kelembagaan SDM dan Pemerintahan, Made Wena menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan MDA Bali merupakan bagian dari keresahan masyarakat Hindu khususnya di Bali yang lekat dengan adat, tradisi, dan upakara.
“Ada beberapa aktivitas dan pokok-pokok permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung kami indikasikan menyinggung dan melecehkan tatanan beragama sesuai dengan ajaran Hindu khususnya Bali,” ungkapnya.
Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut, melahirkan beberapa catatan penting, diantaranya: selama proses pencarian solusi, setiap unsur kelembagaan bersama-sama mencegah terjadinya eskalasi nasional dan solusi yang akan dihadirkan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga tatanan kehidupan beragama di Indonesia.(bpn)
