BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali menata sistem perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Bali guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Hal itu disampaikannya saat memberikan penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016btentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dala Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2021, di Kantor DPRD Prov Bali, Denpasar, Senin (17/5/2021).
“Hal ini sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali nomor 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dab bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah,” jelasnya dalam rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Prov Bali I Nyoman Adi Wiryatama serta dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Mantan anggota DPR RI tiga periode berturut-turut dari fraksi PDIP tersebut juga mengatakan, sejak dilantiknya menjadi Gubernur Bali tahun 2018 silam, ia terus berupaya memetakan serta mendalami OPD agar betul-betul menemukan birokrasi yang ideal.
“Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata efektif, efisien dan cepat. Sesuai dengan UU, Pemerintah Provinsi posisinya di middle management, beda dengan Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi otonomi penuh, kita lebih kepada regulasi, fasilitastor dan koordinator. Segingga kebutuhan perangkat daerah juga mengacu pada tersebut,” bebernya.
Efisiensi perangkat daerah juga merupakan instruksi yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang berkali-kali disampaikan secara tegas pada saat memimpin rapat koordinasi dengan para Menteri, Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
