BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Jeritan petani Subak Balangan, Mengwi, Badung sampai tak dapat air selama dua dekade adalah hal fatal. Guru Besar Pertanian Universitas Udayana, Prof. Dr. Wayan Windia yang ahli subak ini menyatakan subak tak mengenal batas administratisi. Subak ada karena gravitasi topografi Bali yang miring.
“Mana keberpihakan pemerintah kepada petani yaitu wong cilik? Kepada orang-orang miskin,” ucapnya seakan menyentil pemerintah karena dikuasai oleh partai yang katanya memihak wong cilik.
Dia menyatakan semestinya pemda Badung dan Tabanan harus turun tangan. Merujuk subak itu filosofinya milik bersama dan mejunjung rasa keadilan. Tidak boleh ada yang tidak dapat air itu prinsip subak. Kedua tugasnya mendistribusikan air dan memelihara saluran irigasi. Ketiga menghindari konflik. Selanjutnya keempat prinsip subak melakukan aktivitas ritual. “Jadi semua subak mendapatkan di bedungan itu maupun di Tabanan harus melaksanakan fungsi agar subak tidak boleh menguasai atau menyetop harus koordinasi,” ucapnya.
Terakhir kelima Subak mensejahterakan kehidupan petani. Menurutnya, ini sudah menjadi konflik karena pemerintah daerah abai dan mendiamkan. Seharusnya kedua pemerintah daerah baik Tabanan dan Badung mencari jalan keluarnya. “Negara harus hadir. Air kan negara dan pemerintah yang mengatur. Jangan sampai ada di bawah konflik horizontal,” ujarnya.
Pria yang juga ahli subak ini menyarankan supaya organisasi subak yang ada di bendungan setempat dikumpulkan membuat wadah koordinasi. Mereka harus berembug memecahkan permasalahan ini. Bagaimana membagikan hak-hak air. Tidak boleh dibeton karena air itu milik bersama dan harus didistribusikan seadil-adilnya bukan berdasarkan wilayah.
“Jangan parsial harus diselesaikan dengan membuat wadah koordinasi. Air mengalir berdasarkan gravitasi tak kenal batasan wilayah negara,” tegasnya lagi.
Seperti diketahui DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Front Marhaenis Denpasar menemukan subak Balangan Yeh Cangi, Mengwi, Badung tak mendapatkan air selama 20 tahun. Hal itu dikarenakan saluran irigasi yang dibeton. Organisasi mahasiswa berideologi Marhaenisme ini bersama pekaseh mengrudug Kantor DPRD Badung untuk mengadu permasalahan yang menahun ini, Senin (22/2/2021) kemarin. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata.
Tambahan, Ketua DPC GMNI FM Denpasar, Bung Jody Feriawan dikonfirmasi terpisah akan terus mengawal kasus ini. Ia akan bersurat ke Gubernur Bali Wayan Koster dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. “Kami akan minta solusi pak Gubernur Wayan Koster dan jugas BWS. Ke DPRD Badung itu tahapan awal mencari keadila untuk memperjuangkan subak,” ucapnya.(bpn)
