Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Visi yang telah disahkan sebagai produk hukum dan landasan pembangunan Provinsi Bali tersebut kata Gubernur Koster, wajib hukumnya untuk dilaksanakan, terlebih bagi PNS dan aparat pemerintahnya.
“Penting untuk bisa memahami dengan baik, menghayati dan melaksanakannya di lingkupnya masing-masing,” katanya sembari menjelaskan bahwa visi tersebut juga sebagai sebuah pembuka jalan untuk menuju Bali Era Baru, yang adalah suatu era yang ditandai tatanan kehidupan baru.
Bali yang kawista, Bali kang yata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, dengan tiga dimensi utama yakni menjaga kesimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali, terpenuhinya kebutuhan dasar harapan dan aspirasi krama Bali serta yang ketiga terciptanya satu manajemen resiko dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan di masa yang akan datang.
Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu menyebutkan, pembangunan yang dilaksanakan pihaknhya betul-betul didesain untuk menjaga alam Bali, manusia hingga kebudayaannya. “Jadi bukan sekedar membangun, menghabiskan uang, tapi betul-betul diarahkan untuk kepentingan Bali agar eksistensi Bali terjaga secara berkelanjutan dan diwariskan kepada generasi penerus di masa yang akan datang, berjalan secara terus-menerus,” ujarnya, menandaskan.
“Jadi Bali ini akan kita tata secara komprehensif, didesain secara lengkap, bukan pembangunan secara sporadis,” tambahnya.
