Baliportalnews.com
Baliportalnews.com

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASARSekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berkomitmen tinggi untuk mewujudkan birokrasi Pemprov Bali yang transparan dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra saat membuka pelaksanaan Webinar serangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom bertempat di  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Selasa (8/12/2020).

Dalam Webinar yang mengangkat tema “Membangun Kesadaran ASN Provinsi Bali Dalam Budaya Anti Korupsi”, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwasannya komitmen mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel terus diupayakan Pemprov Bali dengan terus melakukan terobosan maupun inovasi untuk mempersempit ruang terjadinya  tindakan korupsi. Disamping itu, Pemprov Bali sangat inline dengan berbagai upaya pencegahan korupsi maupun pembinaan yang terus dilakukan KPK RI dalam upaya mencegah terjadinya tindakan tercela tersebut.

Baca Juga :  Fairfield by Marriott Bali Legian Jadi Tuan Rumah Sellers Meet Buyers ‘Roaring Indonesia’

“Kami sangat inline dengan segala upaya pencegahan korupsi,kami terus melakukan penataan dan inovasi dalam upaya mempersempit bahkan meniadadakan ruang ataupun celah untuk terjadinya korupsi. Dengan demikian bisa lebih transparan dan mengurangi potensi yang tidak baik. Kami komit wujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel sehingga birokrasi kami mendapat apresiasi dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh,  dalam webinar  yang diikuti oleh para pejabat eselon 2,3 dan 4 di lingkungan Pemprov Bali, Dewa Indra memaparkan beberapa kegiatan/program terus dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik. Pihaknya juga menyadari terdapat beberapa  tempat yang berpeluang dan rawan akan tindakan korupsi seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses perijinan  serta pengelolaan keuangan.

Baca Juga :  Patroli Dialogis Ampuh, Rangkul Masyarakat Ciptakan Situasi Kondusif

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Bali terus melakukan penataan sistem baik di bidang bidang rawan tersebut seperti dengan penerapan sistem online untuk proses pengadaan barang dan jasa serta perijinan dan menerapkan sistem cashless dalam pembayaran maupun penerimaan keuangan.

”Semua upaya itu kami lakukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik, birokrasi yang tidak tercela Disamping itu moral dan tingkah laku dari para aparatur didalamnya terus kami bina dan awasi. Dengan perpaduan antara sistem yang baik dan moraitas yang baik dari aparaturnya kedepan diharapkan menghasilkan upaya pencegahan korupsi yang lebih signifikan,” tuturnya.

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini