BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 Miliar untuk penanganan bencana alam. Anggaran tersebut dimasukkan ke dalam Belanja Tak Terduga (BTT).
Langkah ini penting diambil oleh Pemkab Buleleng sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi bencana alam. Akhir-akhir ini di sejumlah daerah telah menunjukkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
“Dalam evaluasi Gubernur telah menginstruksikan langsung agar memperhitungkan kembali kejadian-kejadian di luar prediksi dan kendali. Setelah dibahas melalui rapat FKPD, Buleleng memiliki potensi terjadinya bencana alam di luar Covid-19 yang harus menjadi perhatian,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa saat ditemui usai melaksanakan rapat anggaran bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna beserta anggota di ruang rapat DPRD Buleleng, Selasa (13/10/2020).
Gede Suyasa menjelaskan bahwa di anggaran BTT yang semulanya telah dialokasi sejumlah Rp46 Miliar belum melakukan estimasi terhadap bencana alam. Melainkan masih menjurus pada bencana sosial non alam yakni bencana Covid-19. Sehingga, pada penyampaian APBD perubahan ini terdapat penyesuaian dan salah satunya estimasi dana BTT terkait bencana alam.
“Secara struktur APBD tidak ada perubahan baik pendapatan ataupun belanja daerah, melainkan di belanja tidak terduga mengalami perubahan sehingga totalnya bertambah menjadi Rp49 Miliar,” jelas Suyasa.
Dana Rp3 Miliar ini seluruhnya bersumber dari belanja pegawai yakni Tunjangan Hari Raya (THR) pejabat eselon II. Sebelumnya, sesuai instruksi langsung pemerintah pusat bahwa pejabat eselon II tidak menerima THR. Selanjutnya, mantan Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng ini juga menyebutkan realisasi BTT yang telah digunakan dalam penanganan Covid-19 di Buleleng. Sampai saat ini jumlahnya telah mencapai Rp42 Miliar lebih dan sisa anggarannya sebesar Rp3,2 Miliar.
“Dilihat dari kebutuhan juga, sisa anggaran BTT yang digunakan dalam penanganan Covid-19 ini dinilai cukup hingga akhir tahun ini. Mengingat saat ini Pemkab Buleleng tidak lagi menyalurkan bantuan seperti BST kepada masyarakat,” tutup Gede Suyasa.
Rapat anggaran ini dihadiri juga oleh Tim TAPD Pemkab Buleleng dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buleleng. (stu/humas-bllng/bpn)
