BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – KPU RI melaksanakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPU Kota Denpasar, Jumat (14/8/2020). Rakor secara daring tersebut diikuti 34 KPU Provinsi dan 261 KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, MSi (Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU RI) dan Nur Syarifah (Karo Teknis KPU RI). Tujuannya adalah penyampaian laporan dan evaluasi kegiatan sosialisasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2020. Rakor juga dilakukan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sosdiklih dan Parmas pada Pemilihan Serentak 2020.
Berbagai pola sosialisasi dilaporkan secara bergiliran dari masing-masing daerah yang secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu melalui komunikasi tatap muka secara terbatas dan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19) serta komunikasi melalui web/daring. Secara teknis, strategi sosialisasi dimulai dengan memanfaatkan media sosial secara masif sebagai penyambung informasi kepemiluan.
Maraknya penggunaan sarana digital dengan beragam platform dan konten yang edukatif dan informatif, diharapkan penggunaan informasi dan media sosial tersebut dapat mewujudkan pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Mengingat pengguna media sosial sebagian besar didominasi oleh kaum milenial, maka sasaran utamanya adalah kelompok milenial dengan tetap mempertimbangkan kelompok masyarakat lainnya yang juga aktif menggunakan media sosial. Maka dari itu, hampir seluruh daerah melibatkan segmen milenial ini dalam kreativitas sosialisasi. Penyelenggara sampai tingkat KPPS pun bisa dijadikan sebagai buzzer kepemiluan. Di samping itu, keterbukaan informasi publik lewat media cetak, media elektronik dan media online, serta dengan mencetak bahan-bahan sosialisasi juga masih relevan dilakukan.
Terkait relawan demokrasi, Nur Syarifah mengatakan: “Pembentukan relawan demokrasi di tiap-tiap daerah tidak selalu sama tetapi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing daerah,” ujar Nur.
Sebagai penutup, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan: “Sambil jalan kita mengerjakan apa yang kita tuliskan dan menulis apa yang kita kerjakan, sehingga semua pekerjaan terukur, termasuk kegiatan Sosdiklih ini,” ungkap Dewa.
Maknanya adalah dokumentasi dan administrasi kegiatan agar dikelola dengan baik karena pada akhirnya publik akan bertanya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan Sosdiklih ini. Data tersebut sangat penting dan dibutuhkan di masa yang akan datang, sebagai jawaban terhadap amanah pelaksanaan perundang-undangan.
Materi yang disampaikan dalam Rakor ini akan ditindaklanjuti dan dibuatkan klasifikasi untuk menentukan pola Sosdiklih di masa pandemi agar target Parmas dapat tercapai. (dar/bpn)
