BALIPORTALNEWS.COM, KLUNGKUNG – Pemkab Klungkung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 di Kantor BPK Perwakilan Bali, Denpasar, Jumat (12/6/2020).
Penyerahan laporan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.SL, CSFA kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Tjokorda Gde Agung serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ir. I Gede Putu Winastra dan Kepala Inspektorat I Made Seger.
Dari Laporan Hasil Pemeriksaan ini, Pemkab Klungkung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak lima kali.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto mengatakan capaian ini menunjukkan komitmen Pemkab Klungkung beserta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. “Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” kata Sri Haryoso.
Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Klungkung, BPK menekankan pada beberapa poin diantaranya tentang pengangguran belanja barang dan jasa, penatausahaan aset, pajak hotel dan restoran, retribusi serta terkait pengelolaan hibah.
Sementara itu Bupati Suwirta mengatakan tidak henti-hentinya memantau proses pemeriksaan BPK terhadap seluruh jajarannya meskipun harus bekerja dari rumah akibat pandemi Covid-19. “Meskipun kadang harus bekerja dari rumah dan menjalin komunikasi secara online, namun komunikasi sudah terjalin dengan baik,” ujar Bupati Suwirta.
Lebih lanjut Bupati Suwirta berharap pandemi Covid-19 cepat berlalu dan tetap optimis setelah semua cobaan ini dilalui. Pemerintah daerah akan kembali dapat meningkatkan pendapatan melalui berbagai potensi yang dimiliki.
Terkait sejumlah penekanan yang disampaikan dari pihak BPK, Bupati Suwirta mengaku akan segera menindaklanjuti dan beberapa bahkan sudah ada yang sudah ditindaklanjuti. “Semua penekanan tersebut tentunya akan mendorong dan memotivasi semua jajaran untuk memperbaiki pertanggungjawaban penggunaan APBD,” pungkasnya. (dar/bpn)
