BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk menerima audiensi Bupati Bangli, I Made Gianyar yang didampingi oleh Kabag Hukum, Kabag Umum, Kabag Humas, Protokol dan Kerjasama Pemkab Bangli.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Bali yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, serta beberapa Pejabat Administrasi menyampaikan beberapa hal terkait agenda yang akan dilaksanakan Kanwil Kemenkumham dalam waktu dekat, diantaranya pembukaan Pos Layanan Hukum di desa. Pada tahap awal akan dibentuk satu Pos Layanan Hukum di setiap kecamatan dan ke depan akan dibentuk secara bertahap di setiap desa.
“Tujuan dibentuknya Pos Layanan Hukum adalah menciptakan desa sadar hukum dimana masyarakatnya akan memahami aturan-aturan dan juga akan mengetahui hak secara hukum sebagai warga negara,” ujar Kakanwil.
Disetiap desa akan dibina oleh tim dari Balai Pemasyarakatan dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali. Kakanwil juga menyampaikan terkait akan dibentuknya manajemen kolektif yang mewadahi dan memberikan jalan kepada seniman pertunjukan di Bali untuk mendapatkan haknya, seperti penerimaan royalti.
Kakanwil Jamaruli Manihuruk mengharapkan dukungan dari Bupati Bangli terkait program-program tersebut sehingga dapat berguna di masyarakat khususnya di Kabupaten Bangli.
Menanggapi usulan dan rencana dari Kakanwil Kemenkumham, Bupati Bangli menyampaikan siap mendukung kegiatan positif tersebut sehingga masyarakat di Bangli nantinya akan sadar hukum. “Kami akan bahu-membahu dalam menyukseskan program tersebut agar dapat terwujud tepat waktu dan tepat sasaran. Apalagi, salah satu desa di daerah kami pernah mewakili Bali dalam lomba Keluarga Sadar Hukum yang diselenggarakan Kemenkumham RI di Jakarta,” ungkap Bupati Bangli.
Di akhir audiensi ini Kakanwil Kemenkumham Bali memberikan cinderamata hasil karya dari warga binaan pemasyarakatan kepada Bupati Bangli. (dar/bpn)
