BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Bali, yang salah satunya menyasar dunia pendidikan mendapat apresiasi. Namun bantuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah maupun perguruan tinggi swasta yang menerima, dimana penggunaan anggaran tersebut harus tepat sasaran, Demikian disampaikan Tokoh Pendidikan yang juga Ketua Yayasan IKIP PGRI Bali, I Gusti Bagus Arthanegara, Jumat (15/5/2020).
Seperti diketahui bersama, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 bagi masyarakat setempat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp 261 miliar.
Dalam skema tersebut Pemprov Bali juga memberikan Bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD/ SMP/ SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan swasta, yang orang tuanya terkena dampak Covid-19, dengan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Selain itu juga Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak Covid-19, berupa subsidi biaya pendidikan semester.
“Kami Apresiasi penanganan dampak Covid -19 kepada para siswa dan mahasiswa yang terdampak,  Covid-19 ini berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali di dunia pendidikan, namun bantuan ini sekaligus memberi tantangan tersendiri agar penggunanaan anggaran tersebut tepat sasaran,“ ungkap I Gusti Bagus Arthanegara.
Lebih lanjut pihaknya menambahkan, penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM dari Pemerintah Kota Denpasar memang menimbulkan Pro-Kontra di tengah masyarakat. Namun terlepas dari itu semua, penerapan PKM ini merupakan upaya dalam memutus Virus Corona yang penyebarannya dinilai masih meluas.
“Jika langkah berani ini tidak diterapkan, maka dikhawatirkan akan memperparah penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar,“ tutupnya.(ads/bpn)
