BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Dewan Pengurus Daerah Bali Nusa Tenggara menggelar Musyawarah Daerah II di Hotel Quest San Denpasar, Sabtu (26/10/2019).

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Bali yang diwakili Asisten Administrasi Umum, I Wayan Suarjana, SE, MT yang didampingi Direktur Penilaian Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Ir. Kurniawan Nizar, M.Si, Kepala Bidang Perijinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Asih Ariyanto, Wakil Ketua II Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Perwakilan Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Rudi Hendrapurnama Syahiani, SE, MM dan Ketua Dewan Pengurus Daerah MAPPI Bali Nusa Tenggara, Ir. Setiawan Herman Ratmoko, M.Sc.

Selaku Ketua Panitia, Ni Nyoman Tristusini dalam sambutannya mengatakan acara kali ini merupakan rangkaian Musyawarah Daerah II DPD MAPPI Bali Nusa Tenggara sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan DPD MAPPI Bali Nusa Tenggara Periode 2015/2019 sekaligus untuk memperingari HUT MAPPI ke-38.

“Selain itu, acara ini akan diawali dengan seminar setengah hari dengan tema Peluang dan Pantangan Penilai untuk Kepentingan Sektor Publik, kemudian dilanjutkan pemilihan Ketua DPD MAPPI Bali Nusa Tenggara Periode 2019/2023,” kata Ni Nyoman Tristusini.

Baca Juga :  STMIK Primakara Siap Gelar "Bali Startup Camp 2020"

Perlu diketahui, MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) merupakan Organisasi Profesi Penilai di Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba dan nonpolitis, yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Profesi Penilai sebagai landasan formal serta Keputusan Musyarawah Nasional sebagai landasan operasional. Meningkatkan pengembangan profesi dan badan usaha jasa Penilai di tingkat Nasional dan Internasional.

Wakil Ketua II Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev mengatakan untuk saat ini hambatan profesi penilai adalah tuntutan masyarakat, salah satunya tentang pembebasan lahan yang susah mencapai kata adil, dimana profesi penilai harus bisa memainkan peran untuk mencapai adil dari sisi masyarakat dan sisi penilai.

“Anggota MAPPI untuk nasional sudah mencapai 9.500 orang, sedangkan di Bali baru mencapai 130 orang dan akan terus bertambah,” tambah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev.

Untuk Profesi Penilai saat ini menjadi salah satu profesi yang sedang berkembang pesat dalam dunia pekerjaan dan diminati oleh banyak kalangan berpendidikan tinggi, terutama ekonom. (tis/bpn)