BALIPORTALNEWS.COM – Indeks Pembangunan Manusia Bali tahun 2017 diatas rata-rata nasional, menempati peringkat kelima dibawah DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Ini merupakan tantangan kedepan, bukan hanya sekedar mengejar ranking namun bagaimana hasil pembangunan Bali lebih kepada meningkatkan kualitas manusia Bali.
Demikian diungkap Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra saat mengawali paparan dalam rangka Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, bertempat di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Jakarta, Jumat, 23 Nopember 2018.
Menurut Ika Putra dalam rancangan awal RPJMD sudah merumuskan isu-isu strategis untuk diatasi dalam pembangunan Bali lima tahun kedepan melalui visi Gubernur Bali yaitu Nangun Sat Kethi Loka Bali. Salah satu isu adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan antar sektor. “Ketimpangan antar sektor ini juga sudah kami formulasikan di dalam Rancangan Awal RPJMD ini, dan dalam rumusan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana,” katanya.
Dijelaskan, Indeks Gini Rasio Bali berada di 0,373 yang menunjukkan ketimpangan di Bali sudah sangat rendah. Meskipun demikian ini juga menjadi tantangan untuk terus berupaya mengatasi ketimpangan. Ada dua ketimpangan yang terjadi, yaitu ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antar sektor. Pembangunan antar wilayah masih dirasakan belum merata.
Pembangunan cenderung terfokus di Wilayah Bali Selatan, sedangkan wilayah lainnya masih perlu ditingkatkan. Ketimpangan antar sektor, 68 persen PDRB Bali masih bergantung kepada sektor tersier yaitu pariwisata. “Makanya kemarin ketika Gunung Agung meletus, bandara ditutup 1,5 hari pariwisata langsung turun dan berpengaruh kepada PDRB,” kata Ika Putra. Ditambahkannya, pariwisata harus terus digenjot, dan sektor sekunder juga harus ditingkatkan.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Wilayah II Jawa-Bali, Budiono Subambang menegaskan secara administratif sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Gubernur mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dikonsultasikan bertujuan memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. “Konsultasi ini wajib dilaksanakan untuk memberi masukan atau catatan-catatan untuk kesempurnaan dokumen perencanaan yang baik, berkualitas dan bisa dijalankan dengan optimal,” jelas Budiono.
Secara umum Rancangan Awal RPJMD Provinsi Bali mendapat apresiasi dari tim. Pada kesempatan tersebut turut hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, Kasubdit Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Wilayah II Jawa-Bali, Tim kerja serta pejabat dilingkungan Dirjen Bangda maupun pejabat dan Kelompok Ahli Pemprov Bali. (humas-bali/bpn))
