BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua III DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra; serta dihadiri Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta.
Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Bali mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, berbagai fraksi menekankan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Wayan Gunawan menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi harus tercermin pada efektivitas penggunaan anggaran.
“Yang lebih penting dari pencapaian WTP ini adalah bagaimana setiap anggaran dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan Krama Bali,” ujar Gunawan.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp4,62 triliun atau 109,76 persen dari target yang ditetapkan. Namun, pemerintah daerah diminta lebih serius mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti realisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dinilai masih jauh dari potensi. Dari sekitar tujuh juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, baru sekitar 35 persen yang memenuhi kewajiban pembayaran melalui aplikasi Love Bali.
Gunawan menilai diperlukan langkah terintegrasi agar target penerimaan dari PWA dapat tercapai.
“Tanpa integrasi yang radikal, target dari PWA sebesar Rp500 miliar niscaya tidak akan pernah tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI melalui juru bicaranya Gede Harja Astawa juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Bali mempertahankan opini WTP. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai prestasi administratif semata.
“Kami mendorong pencapaian predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,” kata Harja Astawa.
Fraksi Gerindra-PSI turut menyoroti rendahnya realisasi Pungutan Wisatawan Asing yang baru mencapai Rp369 miliar atau sekitar 35 persen dari potensi sebesar Rp1,05 triliun. Fraksi tersebut meminta pemerintah provinsi meningkatkan transparansi dalam pemanfaatan dana hasil pungutan wisatawan asing sesuai amanat peraturan daerah.
Selain persoalan pendapatan daerah, Fraksi Gerindra-PSI juga memberikan perhatian terhadap pengawasan tata ruang, pelestarian lingkungan hidup, serta penanganan sampah yang dinilai telah memasuki fase krisis dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah.
Melalui berbagai pandangan umum yang disampaikan, fraksi-fraksi DPRD Bali berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas belanja, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Bali.(bpn)