BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2026 di Bali, Senin (29/6/2026), bertempat di Prime Plaza Sanur Hotel. Forum nasional yang mengusung tema “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” ini diikuti 124 peserta dari 35 DPRD provinsi di seluruh Indonesia, dengan Sekretariat DPRD Provinsi Bali dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan.
Rakernas dihadiri Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra; jajaran pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.
Ketua Umum ADPSI, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., mengatakan, Rakernas II menjadi momentum penting bagi DPRD provinsi untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi pembangunan nasional dan daerah.
Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas II ADPSI. Menurutnya, forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang berbagi pengalaman antarlembaga legislatif daerah, tetapi juga menghasilkan berbagai rekomendasi yang diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Rakernas ADPSI tahun 2026 mengusung tema ‘Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045’. Tema ini dipilih karena penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Buky menjelaskan, selama pelaksanaan Rakernas, para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, hingga strategi investasi dan hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berharap seluruh rangkaian pembahasan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Selain agenda persidangan, Rakernas II ADPSI juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pelayanan kesehatan gratis, serta penyerahan bibit tanaman produktif kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral sebagai langkah memperkuat fiskal daerah.
Menurutnya, tantangan pembangunan semakin kompleks akibat dinamika global, mulai dari ketidakpastian energi, perubahan iklim, hingga terganggunya rantai pasok dunia. Karena itu, daerah perlu meninggalkan pola ekonomi yang hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
“Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral tidak boleh lagi bertumpu kepada pola ekonomi ekstraktif daerah. Diperlukan percepatan transisi energi baru terbarukan, mendorong hilirisasi komoditas, serta memperkuat ketahanan pangan dan logistik lokal,” tegasnya.
Akhmad menambahkan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Sebagai mitra kritis pemerintah daerah, DPRD harus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan agar setiap potensi daerah dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, berharap Rakernas II ADPSI mampu melahirkan berbagai rekomendasi yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, sekaligus mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, hasil Rakernas diharapkan menjadi pijakan bersama dalam membangun daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.(bpn)