BALIPORTALNEWS.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat literasi keuangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Financial Clinic #3 bertajuk ‘ASN Anti Boncos: Memahami Investasi Legal dan Bahaya Investasi Bodong’ yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (19/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kecakapan ASN dalam mengelola keuangan dan menyikapi berbagai tawaran investasi berisiko.
Acara dibuka Camat Kuta Selatan, Dr. I Ketut Gede Arta, dan diikuti 30 staf Kantor Camat serta perwakilan staf kelurahan dan desa se-Kecamatan Kuta Selatan.
“Pada hari ini dilakukan sosialisasi literasi keuangan bagi ASN di Kecamatan Kuta Selatan. Selain menjalankan tugas pelayanan publik, seluruh pegawai diharapkan memiliki literasi terhadap investasi. Jangan sampai pemahaman mengenai investasi justru diperoleh dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Yang ingin kita bangun bukan hanya peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga sumber daya manusia yang profesional,” ujar Arta.
Dalam kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan pada lima komponen utama literasi keuangan, yakni regulasi, narasi, aksi, dampak, dan keberlanjutan. Kelima aspek ini diharapkan dapat dipahami secara komprehensif agar ASN tidak hanya mampu melindungi diri sendiri dari risiko keuangan, tetapi juga menjadi rujukan informasi yang tepat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan literasi yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak, baik bagi kemampuan personal ASN maupun dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat,” lanjutnya.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali serta Bank BPD Bali Cabang Badung. Dalam pemaparannya, perwakilan Bank BPD Bali Cabang Badung, Putu Eli Desi Arisandi, menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai benteng utama menghadapi maraknya penawaran keuangan ilegal.
“Tanpa literasi keuangan yang memadai, masyarakat akan mudah terpengaruh berbagai penawaran menyesatkan, seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan kejahatan siber yang mengatasnamakan lembaga keuangan resmi. Hal tersebut tentu dapat merugikan nasabah maupun instansi,” jelasnya.
Ia berharap ASN mampu mengelola keuangan secara bijak dan terencana sehingga tercipta kondisi yang lebih sejahtera dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal.
“Semoga melalui financial clinic ini, masyarakat menjadi lebih sejahtera, aman, serta terlindungi dari praktik keuangan ilegal,” pungkas Eli Desi.
Melalui Financial Clinic #3, Pemkab Badung menegaskan komitmennya menjadikan ASN sebagai garda terdepan literasi keuangan sekaligus agen edukasi di tengah masyarakat dalam mengenali investasi legal dan menghindari jebakan investasi bodong.(adv/bpn)