BALIPORTALNEWS.COM, GIANYAR – BPR Kanti menggelar seminar nasional bertema “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional” pada Senin (8/12/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menggali pandangan dan arah kebijakan ekonomi menjelang tahun 2026, di tengah dinamika dan tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran peserta lintas wilayah menjadikan forum ini sebagai ruang diskusi komprehensif untuk melihat kondisi perekonomian dari perspektif nasional hingga regional.
Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba, S.E., M.M., dalam pemaparannya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga keuangan.
Namun demikian, ia menilai sektor lembaga keuangan belum mendapat porsi perhatian yang optimal dalam prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.
“Dalam skala prioritas pembangunan, lembaga keuangan berada di urutan keenam. Artinya, sektor ini belum menjadi sasaran utama kebijakan, padahal peran lembaga keuangan sangat besar sebagai penopang perekonomian,” ungkapnya.
Melalui seminar nasional ini, BPR Kanti ingin menjaga optimisme serta memperkuat semangat lembaga keuangan daerah agar tetap berdaya di tengah berbagai tantangan.
Menurut Amitaba, meskipun kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menempatkan lembaga keuangan sebagai sektor prioritas, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa lembaga keuangan tetap menjadi penggerak utama roda ekonomi, khususnya di daerah.
Ia juga menguraikan sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi BPR, mulai dari ketentuan regulasi hingga ketatnya persaingan industri jasa keuangan. Secara historis, BPR hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik rentenir, sehingga sebagian besar nasabah awal berasal dari kalangan tersebut.
Namun, perkembangan regulasi perbankan membuat BPR berada pada posisi yang hampir setara dengan bank umum, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri.
Tantangan semakin besar dengan maraknya pinjaman online serta kuatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank-bank besar yang turut menggerus pangsa pasar BPR. Kondisi ini, menurut Amitaba, kian terasa setelah pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun kepada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Idealnya, dana sebesar itu juga dapat memperkuat lembaga keuangan mikro melalui pola kerja sama yang lebih luas dengan BPR,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amitaba menyoroti kondisi perekonomian Bali yang dinilainya belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan relaksasi perbankan di Bali dapat diperpanjang hingga tahun 2028, guna memberikan ruang pemulihan yang lebih stabil bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan.
Ia menambahkan, tantangan ekonomi pada 2026 juga dipengaruhi oleh kondisi kebencanaan dan situasi nasional yang belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, BPR Kanti tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga.
“Berbagai persoalan memang ada dan harus kita akui. Namun yang terpenting adalah menjaga optimisme agar pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut pada 2026,” tutupnya.(ads/bpn)