BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII Tahun 2025, pada Rabu (15/10/2025).
Langkah strategis ini menjadi bentuk komitmen nyata Pemkab Karangasem dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di tingkat lokal.
Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Bupati Karangasem, oleh Bupati I Gusti Putu Parwata (Gus Par) bersama Kepala KP2KP Amlapura, Muhamad Mansur. Kegiatan tersebut juga disaksikan secara daring oleh jajaran Kementerian Keuangan RI, serta lebih dari 100 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Program OP4D bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pertukaran data perpajakan, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi potensi pajak daerah. Dengan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, diharapkan pendapatan daerah meningkat dan pelayanan publik semakin efisien.
Bupati Gus Par menilai kerja sama ini sebagai momentum penting dalam memperkuat pondasi ekonomi daerah.
“Melalui sinergi dengan DJP dan DJPK, kami ingin menciptakan sistem pajak yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Pajak bukan beban, tetapi energi utama dalam mendorong pembangunan Karangasem,” ujar Gus Par.
Sementara itu, Kepala KP2KP Amlapura, Muhamad Mansur, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kerja sama tersebut.
“Kami siap mendampingi Pemkab Karangasem melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan integrasi data agar pelaksanaan OP4D berjalan optimal,” jelasnya.
Dengan bergabungnya Karangasem dalam PKS OP4D Tahap VII, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.(adv/bpn)