BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Kunjungan wisatawan yang meningkat, tingkat hunian hotel yang stabil, serta pertumbuhan ekonomi daerah menandakan kebangkitan pariwisata yang semakin matang.
Meski demikian, pertumbuhan ini menghadirkan tantangan baru. Bali perlu memastikan pembangunan pariwisata tetap berlandaskan prinsip Tri Hita Karana, yakni menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya. Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah kebiasaan konsumsi produk tembakau wisatawan, yang berpotensi mengganggu kenyamanan.
Untuk merespons hal itu, Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR) bersama mitra strategis menggelar forum SAPA BALI 2025: Sarasehan untuk Pariwisata dan Bali Bebas Tar di Café Teduh, Denpasar, Kamis (2/10/2025). Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, di antaranya Ketua KABAR, Ariyo Bimmo; Dekan FEB Undiknas Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana; Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen; serta Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani.
Diskusi ini mempertemukan sains, industri pariwisata, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah efektif dan tepat guna yang dapat langsung dipraktikkan di lapangan. Tujuannya sejalan dengan semangat Bali sebagai destinasi berkelas dunia: ramah, menjaga kebersihan udara, serta mendorong inovasi layanan yang menghormati pilihan individu perokok dewasa.
Dekan FEB Undiknas Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M., menegaskan, bahwa perekonomian Bali sangat bergantung pada pariwisata yang menyumbang lebih dari separuh PDRB daerah dengan multiplier effect luar biasa. Karena itu, kenyamanan dan kualitas lingkungan menjadi faktor utama agar pariwisata tetap tumbuh berkelanjutan.
“Kebiasaan merokok memang masih kuat di Bali, namun udara Bali idealnya bebas dari racun dan asap tar. Nilai Tri Hita Karana mengajarkan kita menjaga harmoni manusia, alam, dan budaya, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Pendekatan harm reduction melalui opsi nikotin berisiko lebih rendah tanpa pembakaran dan tar dapat menjadi alternatif transisi, dengan kampanye tidak menggunakan rokok konvensional di ruang tertutup dan akomodasi yang diperkuat agar dipahami wisatawan. Yang dicari wisatawan bukan hanya keindahan, tetapi juga pengalaman bersih, nyaman, dan membuat mereka ingin kembali,” ujar Raka Suardana.
Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si., menyampaikan, bahwa sektor perhotelan telah menerapkan standar usaha berbasis risiko dan sertifikasi kesiapsiagaan bencana, meski implementasi peraturan gubernur yang mendorong hotel bergabung dalam asosiasi masih terbatas dengan baru sekitar 20 persen hotel yang menjadi anggota PHRI. Ia menambahkan, banyak hotel kini menjalankan kebijakan bebas asap rokok yang terbukti lebih disukai tamu, khususnya keluarga, bahkan ada yang melarang karyawan merokok di area hotel.
Menurutnya, informasi mengenai produk tembakau alternatif tanpa asap dan tar juga berpotensi menjadi pilihan, asalkan disertai sosialisasi berbasis sains agar seluruh pihak memahami dengan benar.
“Fokus kami adalah menghadirkan pengalaman menginap yang lebih nyaman dan sehat, sehingga standar layanan perhotelan Bali dapat terus meningkat,” jelas Bagus Purwa.
Sejalan dengan Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali, Ariyo Bimmo selaku Ketua KABAR menilai, produk tembakau alternatif dapat menjadi solusi. Rokok elektrik, produk tembakau dipanaskan, maupun kantong nikotin menawarkan paparan zat berbahaya yang lebih rendah. Produk ini juga ramah lingkungan dan sudah menjadi pilihan wisatawan asing di negara asal mereka.
“Industri produk tembakau alternatif turut memberi dampak ekonomi positif dimana Industri ini membuka lapangan kerja baru, mendorong UMKM, dan menghadirkan peluang wirausaha setelah pandemi,” jelas Ariyo.
Selanjutnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M., M.Kes., menekankan pentingnya sosialisasi perilaku hidup sehat, khususnya di pedesaan di mana kebiasaan merokok cenderung lebih tinggi dibandingkan di kota.
Ia menyebut penguatan sosialisasi pentingnya aktivitas fisik, pola makan seimbang, serta pengurangan gula, garam, dan lemak perlu terus digencarkan agar faktor risiko penyakit dapat ditekan.
“Tidak ada yang bercita-cita sakit, namun bila perilaku tidak sehat tidak berubah, beban pembiayaan BPJS bisa membengkak. DPR terus mengatur agar pembiayaan tetap terkendali, karena jika derajat kesehatan masyarakat membaik maka beban biaya pengobatan akan menurun, sehingga ruang fiskal APBN bisa lebih besar dialokasikan ke daerah, termasuk Bali, untuk peningkatan layanan publik.” jelas Tutik.
Forum juga mendorong kolaborasi antara pelaku industri, komunitas kesehatan, dan kampus di Bali untuk mengukur dampak secara berkala melalui survei kepuasan tamu dan audit kualitas udara di tempat wisata. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan bagi seluruh wilayah, sembari menjaga citra Bali sebagai destinasi yang berkelas dan berwawasan lingkungan.
Bali perlu memberikan pilihan bebas asap bagi perokok dewasa tanpa menurunkan kenyamanan wisatawan. Dari sains ke layanan, dari kebijakan ke praktik, inilah wujud pariwisata yang bukan hanya menarik dikunjungi, tetapi juga nyaman dijalani. Dengan kolaborasi yang tepat, Bali bebas asap dapat menjadi standar baru destinasi wisata kelas dunia.
Forum SAPA BALI 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pariwisata Bali yang sehat, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Sehingga Bali tidak hanya dikenal indah dan ramah, tetapi juga bebas tar dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.(dnd/bpn)