BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Hingga awal September 2025, belum ada kepastian terkait alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk Kabupaten Karangasem.
Padahal, Karangasem dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik dari sisi infrastruktur maupun akses air bersih. Dukungan BKK dari Pemprov dinilai sangat krusial, terlebih saat ini pemerintah daerah sedang fokus pada penyediaan air bersih selain pembangunan infrastruktur dasar.
“Sementara belum ada pagunya dari provinsi, kemungkinan masih dalam proses pembahasan, karena BKK ini akan disalurkan pada APBD Induk 2026,” jelas Plt Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara saat rapat bersama DPRD Karangasem, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, Pemkab Karangasem sebelumnya sudah mengajukan usulan BKK sebesar Rp300 miliar ke Pemprov Bali. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai berapa besar yang akan direalisasikan.
Sementara itu, tiga daerah lain di Bali justru sudah memastikan mengucurkan BKK ke Karangasem, yakni Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar dengan total Rp60 miliar. Dari jumlah itu, akan mendapat Rp50 miliar dari Kabupaten Badung, sementara Gianyar dan Denpasar masing-masing mengalokasikan Rp5 miliar.
“Untuk BKK ini, rencananya akan dialokasikan untuk pembiayaan program strategis, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan air bersih,” tandas Widiantara.(st/bpn)