BALIPORTALNEWS.COM, MANGUPURA – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 tingkat kecamatan. Acara ini berlangsung pada Senin (17/2/2025) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, dan dibuka secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, IB Surya Suamba, dengan pemukulan gong.
Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk menajamkan, menyelaraskan, serta mengklarifikasi usulan program pembangunan desa dan kelurahan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Proses ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan rencana kerja yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Pembangunan Kabupaten Badung pada 2026 mengusung tema ‘Akselerasi Pondasi Transformasi Melalui Peningkatan Investasi Inklusif dan Daya Saing Daerah’ dengan fokus utama pada sembilan sektor prioritas, yaitu:
- Ketahanan pangan, sandang, dan papan
- Kesehatan dan pendidikan
- Jaminan sosial dan ketenagakerjaan
- Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya
- Pengembangan pariwisata
- Peningkatan infrastruktur
- Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- Penataan ruang, kawasan permukiman, dan pengendalian penduduk
- Perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya, SH., MM., menjelaskan bahwa musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan awal sebelum musrenbang tingkat kabupaten. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menampung dan merumuskan aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam prioritas pembangunan.
“Pembukaan musrenbang ini merupakan langkah awal dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, kami mengumpulkan dan menyelaraskan berbagai usulan prioritas dari masyarakat yang akan menjadi dasar pembangunan ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspirasi yang dikumpulkan dari musrenbang desa akan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
“Aspirasi masyarakat dari musrenbang desa akan ditetapkan sebagai prioritas pembangunan kecamatan, sehingga proses pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan warga,” tambahnya.
Agar perencanaan pembangunan lebih optimal, musrenbang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pemerintahan desa/kelurahan, serta unsur masyarakat.
“Musyawarah ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah, perwakilan desa dan kelurahan di setiap kecamatan. Partisipasi ini penting agar perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Wira Dharmajaya.
Ia juga berharap proses musrenbang ini dapat menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal sehingga pembangunan di Kabupaten Badung dapat berjalan sesuai harapan.
“Kami berharap melalui musrenbang ini, sebanyak mungkin aspirasi masyarakat bisa terserap, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” pungkasnya.
Acara pembukaan musrenbang ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Wakil Ketua TP PKK Badung, camat se-Kabupaten Badung, perwakilan TP PKK kecamatan, seluruh perbekel di Kabupaten Badung, serta organisasi kewanitaan yang aktif di daerah tersebut.
Dengan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, musrenbang tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam merancang kebijakan pembangunan Kabupaten Badung yang inklusif dan berkelanjutan.(gr/bpn)