BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Bali berlangsung di The Meru, Sanur, pada Sabtu (9/11/2024), dengan mengusung tema besar ‘Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali’.
Debat kali ini membahas lima isu strategis, yaitu hubungan pusat-daerah, pajak dan retribusi daerah, collaborative governance (pentahelix), inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pasangan calon nomor urut 1, Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana (PAS), yang mengusung nama Mulia-PAS, menekankan pentingnya harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. De Gadjah menggarisbawahi bahwa pembangunan nasional yang efektif dan produktif hanya dapat tercapai jika prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi dijalankan dengan optimal.
“Hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah akan menyulitkan pembangunan, dan oleh karena itu, Satu Jalur adalah langkah taktis yang bermanfaat strategis bagi Bali di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat,” tegas De Gadjah.
Dalam debat tersebut, De Gadjah mengungkapkan bahwa Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada tahun 2023, dan pemerintah daerah kini menghadapi tantangan berat dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp245 miliar per tahun.
“Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada 2023 dan sekarang kita kembali menghadapi tantangan besar dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang PEN sebesar Rp245 miliar per tahun,” jelasnya.
Selain itu, De Gadjah juga mengkritisi langkah pemerintahan saat ini yang mengajukan utang baru sebesar Rp842 miliar melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada tahun 2024. Menurutnya, hal ini sangat kontras dengan kondisi di masa kepemimpinan Gubernur periode 2008-2018 Made Mangku Pastika yang meninggalkan anggaran daerah dengan surplus sebesar Rp1,1 triliun.
Di sisi lain, Mulia-PAS juga menyoroti pentingnya collaborative governance, di mana sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lain di luar pemerintah berperan aktif dalam pembangunan daerah. De Gadjah menyatakan bahwa keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintah harus dijaga dan dimaksimalkan agar setiap unsur dapat ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan Bali yang lebih inklusif.
Mulia-PAS menegaskan bahwa program Satu Jalur yang mereka usung mencerminkan semangat untuk menyelaraskan pembangunan Bali dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(bpn)