BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Sebanyak 65 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem resmi dimutasi dan dilantik pada Selasa (31/3/2026) di Wantilan Kantor Bupati Karangasem.
Dari total tersebut, terdiri atas 3 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), 25 pejabat administrator, dan 37 pejabat pengawas.
Mutasi ini menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.
Para pejabat yang dilantik diingatkan untuk senantiasa menjaga integritas, dedikasi, serta profesionalisme dalam bekerja. Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar administratif.
Setiap kebijakan dan program kerja diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan prinsip mudah, murah, cepat, dan tepat. Selain itu, para pejabat diminta untuk terus berinovasi dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi.
Di tengah dinamika perkembangan zaman, aparatur pemerintah dituntut mampu menghadirkan gagasan yang kreatif dan solutif guna menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Karangasem.
Bupati yang akrab disapa Gus Par juga mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan kondusif. Para pejabat diharapkan mampu menjadi pemimpin yang demokratis dan humanis, sekaligus mendorong peningkatan kinerja staf dan organisasi.
“Kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berharap pejabat yang dilantik dapat membangun sistem kerja yang kolaboratif serta mampu mengayomi, mendengar, dan menghargai setiap unsur dalam organisasi,” kata Gus Par.
Ia juga menegaskan bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam mencapai kinerja yang optimal. Pengawasan akan dilakukan secara konsisten, termasuk evaluasi terhadap pejabat yang tidak menunjukkan keteladanan dalam penerapan disiplin kerja.
“Untuk pejabat yang dilantik agar bekerja secara cermat dan tidak mengabaikan hal-hal administratif guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” tandasnya.(adv/bpn)