BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI — Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat langkah transformasi digital di sektor pelayanan publik. Pada tahun 2026, Bangli terpilih sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, sekaligus menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Fokus aktivasi IKD ini diarahkan kepada petugas lapangan jaminan sosial sebagai ujung tombak validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, yang mendorong integrasi data kependudukan dalam program bantuan sosial agar lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Kegiatan aktivasi IKD dijadwalkan berlangsung selama lima hari dan dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Bersama Loca Carana, Bangli, mulai Selasa (10/2/2026). Sejumlah unsur penting di lapangan dilibatkan, antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah koordinasi Dinas Sosial P3A Bangli, perangkat desa dan kelurahan seperti Kaur/Kasi Kesra serta operator SIKS-NG, hingga unsur kewilayahan yang melibatkan kepala lingkungan dan kepala dusun se-Kabupaten Bangli.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, I Gede Parasara, menegaskan bahwa aktivasi IKD merupakan langkah strategis dalam memodernisasi sistem kerja petugas lapangan.
“Ini bukan sekadar mengikuti tren digital. IKD menjadi kebutuhan krusial agar petugas dapat melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan secara real-time, lebih cepat, dan lebih akurat,” ujar Parasara.
Dukungan penuh juga datang dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Kepala Diskominfosan Bangli, I Nyoman Murditha, memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dan stabilitas sistem teknologi informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan pilot project nasional tersebut.
“Keberhasilan Bangli sebagai pilot project akan menjadi tolok ukur nasional dalam penerapan perlindungan sosial berbasis digital. Karena itu, kesiapan jaringan dan sistem menjadi hal yang sangat krusial,” kata Murditha.
Melalui percepatan digitalisasi ini, Pemkab Bangli menargetkan penghapusan berbagai kendala birokrasi konvensional, seperti ketergantungan pada dokumen fisik yang rawan rusak atau hilang. Manfaat yang diharapkan antara lain kemudahan akses layanan publik tanpa harus selalu membawa KTP fisik, peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial, serta efisiensi waktu dalam proses verifikasi di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan sinergi lintas perangkat daerah dan kesiapan infrastruktur digital, Pemkab Bangli optimistis mampu membangun ekosistem perlindungan sosial berbasis teknologi yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di era transformasi digital.(an/bpn)