BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Meskipun pengerjaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Karangasem di Jalan Veteran, Amlapura, telah rampung setelah mengalami keterlambatan lebih dari setengah bulan, Komisi II DPRD Karangasem tetap menyoroti beberapa aspek finishing proyek ini.
Dalam agenda pengawasan yang dilakukan bersama Ketua DPRD Karangasem pada Selasa (4/2/2025), sejumlah kekurangan ditemukan, terutama pada bagian lis jendela yang kurang rapi serta retakan di tepi tembok yang masih perlu perbaikan.
Ketua Komisi II DPRD Karangasem, I Made Tarsi Ardipa, mengapresiasi progres pengerjaan proyek ini namun tetap memberikan beberapa catatan.
“Secara keseluruhan pengerjaan sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti lis jendela dan bagian tepi tembok yang masih kurang rapi,” ujar Made Tarsi Ardipa.
Ia menekankan bahwa selama masa pemeliharaan enam bulan, kontraktor diharapkan dapat merapikan hasil pengerjaan sebelum proyek benar-benar diserahterimakan.
Selain menyoroti kualitas pengerjaan, Komisi II juga meminta agar bangunan lantai 1 MPP yang telah rampung dan diserahkan kepada Dinas PUPR Karangasem bisa segera difungsikan oleh dinas terkait.
“Kami ingin bangunan yang sudah selesai bisa segera digunakan agar tidak terbengkalai,” tegas Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika.
Sementara itu, pembangunan lantai 2 MPP yang rencananya akan digunakan sebagai ballroom masih belum dikerjakan karena keterbatasan anggaran.
Usai meninjau proyek MPP, rombongan DPRD Karangasem melanjutkan pemantauan ke Wantilan Kebudayaan yang berlokasi di sebelah selatan bangunan MPP.
Dari hasil pantauan, kualitas pengerjaan Wantilan Kebudayaan dianggap cukup baik, namun dewan menekankan agar pemanfaatannya bisa maksimal setelah rampung.
Selain bangunan utama yang belum rampung, penataan halaman dan pagar di area MPP juga masih belum terselesaikan.
Kepala Dinas PUPR Karangasem, Wedasmara, memperkirakan bahwa penyelesaian proyek ini masih membutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp1,5 miliar, yang nantinya bisa diusulkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau APBD.
“Kemungkinan butuh sekitar Rp1,5 miliar untuk menyelesaikan kedua proyek ini, termasuk temboknya. Nanti tergantung keputusan pimpinan apakah akan melalui BKK kembali atau APBD,” ungkap Wedasmara.(st/bpn)