BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Provinsi Bali terus mengupayakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah dengan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi yang berkualitas.
Isu ini menjadi sorotan dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pada Selasa (14/1/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Pangdam IX Udayana, dan lainnya, bertujuan untuk menyampaikan perkembangan ekonomi terbaru serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2024 tercatat mencapai 5,43% dan diperkirakan akan mencapai kisaran 5,1-5,8% pada akhir tahun 2024.
“Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional yang berada di angka 4,7-5,5%,” ujar Erwin.
Erwin juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan Bali, dengan sektor potensial seperti pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif yang perlu terus dikembangkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengungkapkan adanya kesenjangan pembangunan yang cukup besar antara wilayah Sarbagita dan daerah lainnya, terutama terkait sektor pariwisata. Menurutnya, tantangan utama dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif adalah pemerataan pembangunan antarwilayah.
Diskusi dilanjutkan dengan penjelasan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali di 2025 harus didukung oleh penguatan konsumsi rumah tangga serta percepatan investasi berkualitas.
Diah menambahkan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur di Bali Utara juga menjadi prioritas utama.
Kepala DPMPTSP Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, mengungkapkan bahwa meski investasi asing di Bali terus meningkat, namun ketimpangan distribusi investasi masih menjadi masalah, dengan mayoritas investasi terkonsentrasi di Kabupaten Badung. Sumarajaya menekankan perlunya percepatan implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online yang terintegrasi untuk mengatasi ketimpangan ini.
Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dapat memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN atau APBD.
Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan Bali dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga merata, dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan sektor yang ada.(ads/bpn)