BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Pengda Bali, Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT), World Organisation for Animal Health (WOAH), bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menggelar diskusi dan seminar terbatas dengan tajuk “The Second High-Level Meeting of Mayors and Regents on Rabies Prevention in Bali: ‘Enhancing Political Commitment and Public-Private Partnership’ pada Selasa (10/9/2024) di Kuta Badung. Kegiatan dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Dalam paparannya, Sekda Dewa Indra mengungkapkan Bali terus menghadapi masalah serius terkait kasus gigitan anjing dan rabies. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 36 ribu kasus gigitan anjing di seluruh provinsi, dengan 268 di antaranya terkonfirmasi sebagai kasus rabies. Dari jumlah tersebut, lima orang dilaporkan meninggal dunia. Kasus rabies paling banyak terjadi di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Bangli.
Kematian akibat rabies ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pelaporan kepada petugas kesehatan, sehingga korban tidak mendapatkan vaksinasi yang dapat menyelamatkan nyawa.
“Mereka yang meninggal tidak pernah melapor dan tidak mendapatkan vaksin. Jika pelaporan dilakukan segera, banyak nyawa bisa diselamatkan,” ungkap Dewa Indra.
Masyarakat diimbau untuk tidak menganggap remeh gigitan anjing. Vaksinasi anjing di Bali dilakukan secara gratis, begitu pula vaksinasi bagi manusia yang berisiko terpapar rabies. Pemerintah Provinsi Bali juga tengah mengupayakan target Zero Rabies 2030 dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan penanganan gigitan anjing secara cepat.
Selain itu, perubahan cara memelihara anjing juga diimbau. Kebiasaan membiarkan anjing berkeliaran bebas perlu diubah dengan menjaga anjing di dalam rumah, mengikat, atau menempatkannya di kandang.
“Hal ini penting untuk mengendalikan interaksi anjing dengan anjing liar lainnya yang mungkin terinfeksi rabies,”tegas Dewa Indra.
Masyarakat juga diingatkan untuk melaporkan dan melakukan vaksinasi rabies secara berkala pada anjing mereka melalui dinas pertanian dan peternakan setempat.
Sementara itu Ketua IAKMI Pengda Bali Ni Made Dian Kurniasari, SKM.,MPH., mengungkapkan Bali kembali menghadapi ancaman serius terkait rabies. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus rabies di pulau ini meningkat drastis, menandakan masih adanya tantangan besar dalam pengendalian penyakit tersebut.
Selain itu, beberapa kendala lainnya turut memperlambat upaya pengendalian rabies di Bali, termasuk minimnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan rabies.
“Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan terpadu,”ungkap Dian Kurniasari.
Pendekatan One Health mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Dalam konteks pencegahan rabies, pendekatan ini menjadi landasan penting untuk menyatukan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan langkah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat langkah pencegahan rabies di Bali.
Selain itu, kemitraan publik-swasta juga sangat penting untuk memperkuat sumber daya dan program pencegahan.
“Keterlibatan pihak swasta dalam mendukung upaya pemerintah di bidang vaksinasi, edukasi, serta penanganan kasus rabies akan menjadi faktor krusial dalam mencapai Bali Bebas Rabies,” tegasnya.
Sementara itu drh. I Dewa Made Anom selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Bali menuturkan, bahawa sejak tahun 2009 melakukan vaksinasi rabies guna membantu program pemeritah menanggulangi Rabies.
Pertemuan tingkat tinggi ini akan melibatkan sekitar 100 peserta, termasuk pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, akademisi, organisasi internasional, serta perwakilan dari sektor swasta. Narasumber yang dihadirkan juga berasal dari berbagai latar belakang, baik nasional maupun internasional, yang akan memberikan perspektif terkait pencegahan dan penanganan rabies.
Diharapkan melalui pertemuan ini, akan ada peningkatan komitmen dari para pemimpin daerah dalam mendukung program pencegahan rabies. Selain itu, terciptanya kemitraan yang lebih erat antara sektor publik dan swasta menjadi salah satu output yang diharapkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian rabies di Bali.
Dengan upaya bersama dari semua pihak, Bali diharapkan dapat segera terbebas dari ancaman rabies dan mewujudkan cita-cita menjadi wilayah yang bebas dari penyakit ini. (ads/bpn)