BALIPORTALNEWS.COM, KLUNGKUNG – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus mendorong inovasi dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPw BI Provinsi Bali) bertindak sebagai wakil ketua TP2DD di seluruh wilayah di Provinsi Bali, termasuk Kab. Klungkung.
KPw BI Provinsi Bali berupaya bersinergi dengan Pemerintah Kab. Klungkung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital, salah satunya dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM). Berdasarkan Indeks ETPD semester II 2023, Provinsi Bali sudah masuk kategori digital, dengan Kab. Klungkung mencapai indeks 95,4%, meningkat 0,7% dibandingkan semester sebelumnya. KPw BI Provinsi Bali mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil kolaborasi baik di TP2DD Kab. Klungkung.
Pada HLM P2DD Kab. Klungkung yang diselenggarakan pada Kamis (16/7/2024), KPw BI Provinsi Bali mengapresiasi komitmen Pemkab Klungkung. HLM dibuka oleh Pj. Bupati Kab. Klungkung, Bp. I Nyoman Jendrika, selaku Ketua TP2DD Kab. Klungkung, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Klungkung, Bp. Anak Agung Lesmana; Direktur Bisnis BPD Bali, Bp. I Nyoman Sumanaya; KPw BI Provinsi Bali, Bp. Yusuf Wicaksono; serta Kepala Dinas dan Badan Perangkat Daerah se-Kab. Klungkung.
KPw BI Provinsi Bali mencatat potensi digitalisasi besar di Kab. Klungkung, terlihat dari jumlah merchant QRIS yang mencapai 17.300 pada Mei 2024, tumbuh 31% (yoy). Pertumbuhan volume QRIS mencapai 233% (yoy) dengan total volume transaksi 2,57 juta transaksi pada 2024. Nominal transaksi QRIS juga tumbuh 351%, mencapai Rp209 miliar. Kab. Klungkung masih memiliki ruang untuk meningkatkan daya saing dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM digital, mendorong pengeluaran rumah tangga untuk Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), serta meningkatkan inklusi keuangan dan penggunaan e-wallet.
Untuk mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, KPw BI Provinsi Bali mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) secara rutin untuk belanja daerah serta pelaksanaan Nusa Lembongan road to Digital Island melalui kerja sama dengan seluruh Perangkat Daerah di Kab. Klungkung dan BPD Bali.
Pj. Bupati Klungkung menegaskan, perluasan digitalisasi harus mencakup layanan masyarakat dan wisatawan mancanegara. Kanal implementasi non tunai harus ada di sektor UMKM dan perdagangan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Digitalisasi pelayanan publik akan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat.
KPw BI Provinsi Bali berharap sinergi dan penajaman langkah TP2DD di setiap kabupaten/kota perlu diperkuat untuk mendukung ETPD yang sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (bpn)