Rapat Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali
Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali Menerima Baik Penyampaian Raperda Tahun 2023 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pada Rapat Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali dalam masa persidangan II tahun 2024, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali dengan tulus menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, serta Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 oleh Saudara Pj Gubernur.

Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Tjokorda Gede Agung, S.Sos., dalam Rapat Paripurna ke-12 yang dihadiri oleh Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama berserta Pj Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Bali pada Senin (24/6/2024).

Baca Juga :  Sebagai Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar Luncurkan Penggunaan KKPD

Pada kesempatan ini, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali menyoroti beberapa hal penting yang tercakup dalam dua Raperda tersebut. Pertama, terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

“Hal ini dianggap sebagai prestasi administrasi yang membanggakan dan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali terhadap integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Tjokorda Gede Agung.

Laporan realisasi anggaran menunjukkan capaian yang signifikan, dengan pendapatan daerah mencapai Rp6,7 triliun lebih, atau 93,45% dari anggaran sebesar Rp7,24 triliun. Sementara itu, belanja dan transfer terealisasi sebesar Rp6,60 triliun lebih, atau 83,29% dari anggaran sebesar Rp7,93 triliun lebih. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp171,48 miliar lebih, yang perlu dipertimbangkan untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

Kedua, terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi atas penyusunan yang komprehensif dan menyeluruh. RPJPD ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam dua dekade ke depan.

Baca Juga :  Warga Gelogor Carik Sambut De Gadjah, Asmuri: Jika Maju Pilgub, Kami Siap Dukung

“Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan beberapa saran dan masukan untuk penyempurnaan Raperda ini, termasuk penambahan frasa “Semesta Berencana” dalam judul untuk menekankan pembangunan yang menyeluruh dan adil,” paparnya.

Penyusunan RPJPD ini didasarkan pada visi “Bali Dwipa Jaya” dengan penekanan pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan kemakmuran masyarakat Bali. Dokumen ini juga mencerminkan konsep “Tri Semaya” yang memadukan masa lalu, kini, dan masa depan dalam pembangunan yang terencana dengan baik. Selanjutnya, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali mengajukan pandangan umum ini untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat pansus dengan melakukan hearing, konsultasi, serta harmonisasi. Diharapkan, Raperda ini dapat diimplementasikan secara responsif dan progresif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.(ads/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News