BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang berlangsung di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra). Dalam Rakorwil ini, tema yang diangkat adalah ‘Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra’.
Rakorwil ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT, dan NTB, serta perwakilan dari Paiketan Perumda Pangan Bali, serta TPID se-Bali.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, dalam penyampaiannya menyatakan bahwa pengendalian inflasi di wilayah Balinusra masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang masih berada di atas rata-rata nasional. Simatupang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Dia juga menyoroti potensi pemanfaatan APBD untuk mendukung transportasi pangan sebagai salah satu upaya yang dapat dioptimalkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan tugas bersama yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak terkait. Dia juga mengungkapkan bahwa potensi luas panen padi di Bali pada bulan April 2024 cukup besar, yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan di Bali. Selain itu, Dewa Made Indra juga menggarisbawahi peran aktif Paiketan Perumda Pangan Bali dalam pengendalian inflasi di Bali, serta mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengemukakan bahwa target inflasi tahun 2024 adalah 2,5±1%. Dia menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi di awal tahun, seperti rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dari Januari hingga April, penurunan produksi komoditas pangan sesuai dengan pola musiman, kenaikan harga komoditas pangan sebagai dampak faktor cuaca, serta masalah kekeringan dan kenaikan biaya input pertanian. Erwin juga menegaskan perlunya langkah-langkah tepat untuk memitigasi potensi risiko inflasi di tahun 2024.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, menyoroti bahwa volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah, namun tekanan inflasi pada Februari cukup tinggi terutama pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang masih di atas 5%. Utari menekankan perlunya penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%, dengan fokus pada aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif.
Rakorwil Balinusra menyimpulkan beberapa langkah konkret yang akan ditindaklanjuti, antara lain meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi dengan 6 langkah konkret, mendorong pembentukan atau penguatan kelembagaan Perumda/BUMD/BUMDes/Koperasi di sektor pangan, mendukung fasilitasi distribusi pangan serta akses ke hulu pertanian, dan meningkatkan kerja sama antar daerah sentra produksi dengan daerah kekurangan pasokan.
Diharapkan Rakorwil ini dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Balinusra. (ads/bpn)