BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi memimpin langsung kegiatan apel siaga darurat bencana dan Latihan Lapangan Penanggulangan Bencana 2023, bertempat di Lapangan Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (23/10/2023).
Apel tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sebagai titik utama, Badan Sar Nasional (Basarnas), Palang Merah Indonesia (PMI), serta unsur Kepolisian (Polri), dalam sinegritas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Bali.
“Mengantisipasi perkembangan keadaan dan perubahan iklim yang selalu berubah, serta sebagai bentuk implementasi mengenai Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Bali, maka Kodam Udayana sebagai salah satu Kotamaops TNI harus memiliki kesiapsiagaan dalam menangani serta menanggulangi bencana alam secara cepat, dengan mewujudkan suatu sinergitas dengan segenap stakeholder terkait kesiagan darurat bencana,” ungkap Mayjen TNI Harfendi dalam pidatonya, Senin (23/10/2023).
Pangdam Harfendi juga mengatakan, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa tugas pokok TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Untuk itu, dalam rangka memenuhi tuntutan tugas di atas, Kodam IX/Udayana perlu melaksanakan Latihan Lapangan tingkat Korem, agar memiliki kemampuan dan keterampilan serta kecepatan bergerak yang tinggi guna membantu Pemda (Pemerintah Daerah) dalam melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam gempa bumi secara berhasil dan berdaya guna.
“Latihan Lapangan di Korem Wira Satya merupakan simulasi Posko dalam rangka pengerahan kekuatan Korem untuk melaksanakan tugas bantuan TNI, kepada Pemda Provinsi Bali dalam rangka penanggulangan bencana alam. Rumitnya, pelaksanaan tugas bantuan dengan pengerahan kekuatan yang lebih besar melibatkan TNI, Polri, serta kekuatan instansi pemerintah daerah lainnya, membutuhkan kemampuan perencanaan dalam penanggulangan bencana oleh Danrem dan Staf Korem agar dapat melaksanakan tugas pokok,” imbuhnya. (aar/bpn)
