Transisi Energi
Indonesia Perlu Sinergi Kebijakan dan Strategi untuk Mempercepat Transisi Energi. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, NUSA DUA – Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama konsorsium Energy Transition Policy Development Forum (ETP) menyelenggarakan diskusi untuk menjembatani antara kebijakan dan praktis dalam transisi energi di Indonesia. Diskusi ini merupakan bagian dari ASEAN Energy Business Forum yang diselenggarakan pada Jumat (25/8/2023) lalu di Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Terdapat perwakilan sejumlah entitas bisnis antara lain Quantum Power Asia, Suncable, PT TML Energy dan  Asosiasi Produsen Biofuel di Indonesia (APROBI). Sedangkan perwakilan dari Pemerintah Indonesia antara lain; Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Provinsi Bali dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Perwakilan bisnis dan pembuat kebijakan yang hadir berdiskusi bersama akan tantangan, ekspektasi dan bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk mensukseskan transisi energi di indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kedua pihak adalah pendanaan. Di satu sisi, bisnis belum mendapatkan insentif dalam proyek-proyek energi terbarukan dan subsidi energi di Indonesia menyebabkan energi terbarukan tidak bisa berkompetisi dengan harga bahan bakar fosil. Di lain sisi, pemerintah juga membutuhkan pendanaan untuk mengadakan proyek energi terbarukan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil contoh kebijakan dan strategi terbaik yang pernah dilakukan oleh negara lain untuk mengakselerasi energi terbarukan. Namun strategi atau kebijakan tersebut masih harus diadaptasi dengan kearifan-nasional untuk mengakomodasi situasi yang kompleks di sektor energi di Indonesia.

Baca Juga :  TAX GATHERING 2024, Kanwil DJP Bali Gandeng KPK untuk Tingkatkan Integritas Wajib Pajak

“Indonesia membutuhkan ekosistem energi yang bisa mendukung investasi dan kerjasama. Kita harus cerdik dan kita membutuhkan inovasi dan pendekatan yang berbeda dari PLN untuk mendukung transisi energi. Dalam posisinya saat ini PLN yang harus mempersiapkan ekosistem dan didukung dengan kebijakan dan regulasi yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menarik lebih banyak investasi dan pendanaan publik dan swasta. Meskipun sektor swasta dan pemerintah kerap memiliki ekspektasi yang berbeda, tetapi kita harus tetap melangkah maju dengan berbagai keterbatasan yang ada,” ujar Fabby.

Dalam laporan Indonesia Sustainable Finance Outlook (ISFO) 2023, IESR menilai masih ada resiko investasi dari pengadaan proyek energi terbarukan yang diakibatkan oleh tarif yang kurang menarik. Hal ini disebabkan rendahnya minat  investor swasta pada proyek energi terbarukan, serta kurangnya transparansi. Indonesia memerlukan reformasi pada lingkungan investasi yang bisa mendukung proyek energi terbarukan, salah satunya kebijakan dan regulasi yang transparan, berdampak jangka panjang dan memberikan kepastian berusaha. Reformasi ini akan meningkatkan  kepercayaan investor swasta dan lembaga keuangan  internasional atas proyek energi terbarukan di Indonesia.

Baca Juga :  Sanggar Seni Arsa Wijaya Wakili Kabupaten Badung di Utsawa Drama Gong Tradisi dengan ‘Cihnaning Wetu’

“Bisnis di Indonesia memiliki keinginan yang tinggi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Namun, stabilitas dan konsistensi kebijakan harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mempersingkat proses negosiasi antara pemerintah dan investor swasta. Hal lainnya yang harus direformasi yaitu menyelaraskan agenda transisi energi antara satu badan dengan yang lain, harmonisasi kebijakan transisi energi antara pemerintah pusat dan daerah, serta inter-konektivitas,” terang Fabby Tumiwa.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News