BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Penyebarluasan informasi menjadi perhatian khusus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng. Untuk itu, Momerandum of Understanding (MoU) ditandatangani bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja sebagai komitmen kerja sama terutama di bidang informasi dan sosialisasi.
Hadir untuk menandatangani MoU, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Buleleng, Gede Suyasa dan Kepala Stasiun RRI Singaraja, Tri Umi Setyawati. Isi dari MoU tersebut adalah sinergi dalam menjalankan program kerja sama dan sosialisasi yang bertajuk ‘Gema Pramuka’.
Melalui sambutannya, Suyasa menyampaikan apresiasinya terharap LPP RRI Singaraja atas MoU yang ditandatangani bersama. Dirinya optimis penyebarluasan informasi dapat terlaksana secara maksimal di Kabupaten Buleleng.
“Saya bersyukur Gerakan Pramuka Buleleng dengan RRI Singaraja bisa bekerja sama dalam menggaungkan Gema Pramuka,” imbuhnya, Minggu (12/3/2023).
Suyasa menjelaskan Gema Pramuka bertujuan untuk menggemakan kegiatan pramuka kepada masyarakat luas dikemas dengan konten-konten yang saat ini sedang diminati masyarakat khususnya anak-anak muda.
Menurut Suyasa, banyak sekali kegiatan yang dapat terlaksana melalui kegiatan ini antara lain dialog interaktif, sosialisasi, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya.
Ketua Kwarcab yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng itu menyarankan kerja sama juga dijalin dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui perangkat daerah terkait.
“Pramuka dan RRI bisa juga bekerja sama melalui Dinas Kominfosanti dari segi penyebarluasan informasi, atau dengan Dinsos untuk pengabdian sosial, jadi di sini ada kerja sama tripartit yaitu pramuka, media, dan pemerintah,” jelasnya.
Terkait program kerja 2023, Suyasa menekankan agar mengacu pada skala prioritas, sehingga dapat dibedakan program kerja yang mendesak, yang strategis, dan yang dapat ditunda terlebih dahulu. Sehingga program kerja yang nantinya dijalankan bisa tepat sasaran.
Jelang tahun politik 2024 ini, Suyasa menekankan kepada seluruh anggotanya agar tidak terlibat dalam politik praktis dengan membawa identitas pramuka. Melihat dari sebanyak 136 ribu orang anggota pramuka di kabupaten buleleng, di antaranya terdapat 40 ribu orang yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu, para anggota diminta agar tidak menjadikan pramuka sebagai alat untuk golongan politik tertentu.
“Saya minta tidak ada keterlibatan anggota pramuka di dalam politik, apalagi sampai kebarat-kebirit memberikan dukungan ke sana ke sini, kalau suka lebih baik hanya coblos di bilik suara, supaya tidak ribet kita,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Made Miasa dari Komisi Pembinaan Anggota Dewasa Pramuka Kwarda Bali mengapresiasi MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, menurutnya sinergi ini perlu dipertahankan dengan baik.
Selain itu, dirinya bersyukur gerakan pramuka di Bali sangat proaktif dalam menjalankan program kerja, hal itu bahkan bisa diperhitungkan pada skala nasional.
“Kwarda yang pertamakali menyelenggarakan Rakerda adalah Bali, dan Kwarcab yang pertamakali menyelenggarakan Rakercab adalah Buleleng,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi aktifnya pramuka di Buleleng dalam melakukan penyebarluasan informasi melalui media sosial. Dirinya mengaku sangat antusias mengikuti update informasi kegiatan pramuka di Buleleng.
“Saya termasuk follower Kwarcab Buleleng, saya sering like, saya lihat yang paling sering update itu Pramuka kwaran Gerokgak, saya ikuti terus di media sosial Facebook, latihan rutin saja diupdate di media sosial,” tutup Miasa.(adv/bpn)
